Polling Website

Bagaimana Keakuratan Informasi yang tersedia ?

Artikel Terakhir

Calendar

« Sep 2019 »
M S S R K J S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

Statistik Website

mod_mod_visitcounterVisitors Online2
mod_mod_visitcounterHits13132
mod_mod_visitcounterToday16
mod_mod_visitcounterYesterday66
mod_mod_visitcounterThis week16
mod_mod_visitcounterThis month2107
mod_mod_visitcounterAll days7130

Rakor Perencanaan Pembangunan Aceh Bidang Sosial Budaya


Rakor Perencanaan Pembangunan Aceh Bidang Sosial Budaya
 

Pemerintah Aceh melalui Bappeda Aceh melaksanakan Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya yang berlangsung di Banda Aceh tanggal 22 s/d 24 Juli 2019.

Dikutip dari laman bappeda.acehprov.go.id, Sambutan Kepala Bappeda Aceh diwakili Kabid Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bappeda Aceh, Ir. Alamsyah, MM. Dalam sambutannya Ir. Alamsyah, MM mengatakan, Pemerintah Aceh saat ini sedang berkonsentrasi melaksanakan program reformasi birokrasi pada 4 (empat) bidang utama yaitu:

  1. Mengimplementasikan rencana aksi penberantasan korupsi yang difokuskan pada perencanaan dan pengawasan pengelolaan keuangan, perizinan, standarisasi prosedur kerja, penataan aset, pengadaan barang dan jasa pemerintahan, keterbukaan informasi publik, serta meningkatkan kompetensi SDM aparatur.
  2. Melakukan penataan perangkat daerah yang diikuti dengan penataan SDM dan kinerja aparatur.
  3. Penyusunan berbagai regulasi sebagai amanah undang-undang penerintahan Aceh dan peraturan perundang-undangan lainnya.
  4. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Reformasi birokrasi dan pelayanan publik menjadi isu dan prioritas utama pembangunan Aceh tahun 2017-2022. Untuk itu Pemerintah Aceh dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan yang dituangkan ke dalam dokumen RPJMA serta menerbitkan peraturan, roadmap dan standar operasional prosedur (SOP) yang berkenaan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintahan Aceh.

Peningkatan pelayanan publik di suatu daerah dapat ditandai dengan tingginya indeks kepercayaan masyarakat kepada pemerintah serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dari aparatur. Untuk itu penguatan reformasi birokrasi dan pelayanan publik ini tidak dapat dilaksanakan sendiri-sendiri tanpa adanya dukungan dari semua pihak.

Harapannya dari dari rakor ini adalah penyamaan persepsi penyusunan rencana pembangunan daerah sektor sosial budaya antara Provinsi dan kabupaten/kota dalam mempercepat pencapaian target RPJMA 2017-2022.

Materi Rakor tersebut disampaikan oleh dua orang narasumber yaitu :

REFORMASI DAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK oleh Said Fadhil.,S.IP.,MM (Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara), meliputi materi misi Pemerintah Aceh yaitu Misi 1 Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan Yang Adil, Bersih Dan Melayani; Tujuan dan Sasaran Pembangunan Aceh 2017-2022 untuk misi 1; kerangka pembangunan reformasi birokrasi dan sistem informasi; manajemen reformasi birokrasi; penilaian reformasi birokrasi; tren perkembangan reformasi birokrasi; capaian reformasi birokrasi Aceh; strategi reformasi birokrasi Aceh; laporan Ombudsman terhadap birokrasi Aceh; variabel, indikator dan bobot penilaian kepatuhan di Pemerintah Aceh; survey kepatuhan standar pelayanan publik; mengapa harus berinovasi?.

BUILDING SERVICE COMMITMENT oleh  Dr. Irwan Saputra, S.Kep, MKM (Teewan Solutions), meliputi materi pelayanan traumatik, peringkat pelayanan Indonesia di dunia, pelayanan publik Aceh belum baik, Aceh sebagai daerah syariat belum menempati posisi baik dalam kategori Kota Islami, penyebab gagalnya pelayanan, kunci utama pelayanan adalah komitmen, Komitmen untuk membangun pelayanan berbasis islami melalui reformasi pelayanan, output pelayanan islami, pelayanan islami vs pelayanan prima, alur pelayanan islami, contoh sukses pelayanan islami, prinsip pelayanan islami, efek berbuat baik, karakter pelayanan islami, pilar pelayanan islami.

Dalam rakor tersebut juga diisi dengan diskusi permasalahan dalam ruang lingkup pembangunan Sosial Budaya bersama tiga Kasubbid dari Bidang P2KSDM Bappeda Aceh dengan seluruh perwakilan bidang Sosial Budaya dan Bidang Program Bappeda Kabupaten Kota se-Aceh.

Dari Bappeda Kota Lhokseumawe yang menghadiri Rakor tersebut yaitu Sdr. Muslim, ST, M.Sc (Kasubbid Pendanaan Non APBK dan Kerjasama Pembangunan Bappeda Kota Lhokseumawe). (*moes*)

Berita Terkait : Sosial Budaya

Copyright © 2019 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe