Polling Website

Bagaimana Keakuratan Informasi yang tersedia ?

Artikel Terakhir

Calendar

« Sep 2019 »
M S S R K J S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

Statistik Website

mod_mod_visitcounterVisitors Online2
mod_mod_visitcounterHits13121
mod_mod_visitcounterToday14
mod_mod_visitcounterYesterday66
mod_mod_visitcounterThis week14
mod_mod_visitcounterThis month2105
mod_mod_visitcounterAll days7128

Sosialisasi Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Penyusunan APBD 2020


Sosialisasi Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Penyusunan APBD 2020
 

Pemerintah Kabupaten/Kota se-Aceh yang diwakili oleh Bidang Anggaran BPKD, Bidang Program Bappeda dan Inspektorat masing-masing daerah mengikuti Sosialisasi Permendagri 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020 mulai tanggal 3 s.d 5 Juli 2019 bertempat di Grand Nanggroe Hotel Banda Aceh. Acara berlangsung dari pagi hingga sore yang meliputi pemaparan isu-isu strategis penyusunan APBD Tahun 2020 dan isu-isu terbaru mengenai perencanaan dan penganggaran daerah serta disertai diskusi yang cukup hangat.

Sosialisasi ini dipandu oleh Fakhruddin, SIP, M.Si, dari Badan Keuangan Aceh dengan pemateri utama Prayudi, SE, M.Si dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kemendagri. Beberapa hal yang disampaikan oleh narasumber adalah pentingnya singkronisasi antara pemda dan pemerintah pusat, prinsip penyusunan APBD, kebijakan penyusunan APBD, teknis penyusunan APBD. Dalam penyampaian materi, narasumber menyandingkan informasi aturan saat ini dan aturan baru yang efektif dilaksanakan untuk penganggaran tahun 2021. Sebelumnya pengelolaan keuangan daerah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang diperkuat dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Namun pada tahun anggaran 2021, semua daerah diharapkan sudah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dimana aturan pedukungnya melalui permendagri masih sedang dalam proses penyelesaian.

Beberapa isu baru baik itu dalam Permendagri 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2020 maupun dalam PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain adanya alokasi anggaran dari APBD untuk penguatan APIP (audit internal), pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan bagi DPRD kabupaten/kota dan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur. Perubahan yang cukup signifikan juga terjadi pada klasifikasi belanja, dimana sebelumnya terbagi 2 yaitu belanja langsung dan tidak langsung, dengan PP terbaru ini klasifikasi belanja daerah dibagi menjadi 4 yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Disamping itu, struktur atau klasifikasi pendapatan juga mengalami revisi. Demikian pula halnya dengan struktur pembiayaan, namun tidak begitu banyak perubahan yang terjadi.

Hal-hal khusus lainnya yang ditekankan oleh narasumber adalah mengenai penganggaran dana hibah dan bansos agar benar-benar memperhatikan aturan yang berlaku disebabkan kesalahan prosedur dapat menjadi masalah hukum. Jika sebelumnya dana hibah dan bansos dipusatkan penganggarannya melalui PPKD yang dinaungi oleh BPKD provinsi atau kabupaten/kota masing-masing, dengan adanya aturan baru maka pengangarannya ditempatkan langsung melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Dalam sesi diskusi, hampir semua perwakilan kabupaten/kota terlibat aktif. Selain mengungkapkan permasalahan penganggaran di daerah masing-masing, para peserta juga antusias bertanya mengenai aturan terbaru agar lebih memahami dan siap melaksanakan penganggaran APBD di tahun-tahun mendatang.

Dalam hal keikutsertaan dalam acara sosialisasi ini, dari Bidang Program Bappeda Kota Lhokseumawe mengirimkan Sdr. Muslim, ST, M.Sc (Kasubbid); dari Bidang Anggaran BPKD Kota Lhokseumawe mengirimkan Sdr. Syahwirdan, SE (Kabid. Anggaran); Sdr. T. Azwarhi, S.Ag (Kasubbid) dan Sdr. Mustazir Ramli, S.IP, M.Si (Kasubbid). (*moes*)

Berita Terkait : Perencanaan

Copyright © 2019 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe