Inflasi Kota Lhokseumawe November 2018

Data Inflasi pada bulan November 2018, Kota Lhokseumawe mengalami inflasi sebesar 0,29 persen dan Laju Inflasi tahun kalender 2018 untuk Kota Lhokseumawe adalah 0,99 persen, Sedangkan Inflasi “year on year” (November 2018 terhadap November 2017) untuk Kota Lhokseumawe sebesar 2,70 persen.

Inflasi yang terjadi di Kota Lhokseumawe disebabkan adanya kenaikan indeks harga konsumen untuk kelompok-kelompok pengeluaran : Bahan Makanan inflasi sebesar 1,79 persen, Transpor, Komunikasi & Jasa Keuangan inflasi sebesar 1,18 persen, Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar inflasi sebesar 0,07 persen, Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau inflasi sebesar 0,06 persen, dan Kesehatan inflasi sebesar 0,01 persen, sedangkan Pendidikan, Rekreasi & Olah Raga deflasi sebesar 0,11 persen. Sementara itu, Sandang tidak mengalami perubahan indeks yang signifikan.

1

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Lhokseumawe Tahun 2018

Dalam rangka Penguatan Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Lhokseumawe, Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 melaksanakan Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Rakor tersebut dihadiri oleh Wakil Walikota Lhokseumawe, Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe, Unsur TKP2K Aceh yang diwakili oleh Sekretaris Eksekutif TKP2K Aceh dan Ketua Pokja Database dan Sistem Informasi UPK TKP2K Aceh, Unsur Akademisi, Unsur Instansi Vertikal, serta Pemangku Kepentingan Lainnya.

Dalam Laporannya Kepala Bappeda Kota Lhokseumawe menyebutkan bahwa Rapat Koordinasi ini dimaksudkan untuk membangun kesepahaman dan kesepakatan tentang Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan terhadap komitmen Stakeholder dalam rangka percepatan penurunan angka kemiskinan di Kota Lhokseumawe. Sedangkan tujuan dilaksanakan Rakor adalah Memastikan TKPK Kota Lhokseumawe kembali berperan aktif dalam upaya penurunan angka kemiskinan; Menyusun program kegiatan bersama untuk penanggulangan kemiskinan sekaligus pendanaannya; Menyepakati pembagian peran TNP2K, TKP2K Aceh dan TKPK Lhokseumawe dengan SKPK di Kota Lhokseumawe dalam rangka mendorong pengentasan kemiskinan; serta Melakukan singkronisasi program kerja TKPK Kota Lhokseumawe dengan TKP2K Aceh dan TNP2K pada tahun 2019.

Dalam Sambutannya Wakil Walkota Lhokseumawe menyebutkan bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Pemerintah Kota Lhokseumawe telah melaksanakan program-program yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan. Program-program tersebut dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah dilingkup Pemerintahan Kota Lhokseumawe. Secara garis besar penanggulangan kemiskinan tercakup kedalam misi kedua yakni “Meningkatkan Perekonomian Yang Berdaya Saing“ dan misi ketiga yakni “Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas” pada RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022.

Wakil Walikota Lhokseumawe juga menyatakan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan merupakan gerakan bersama, tentunya tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi juga memerlukan keterlibatan semua pihak, sehingga dukungan dan komitmen ini perlu di tingkatkan dan dapat diwujudkan melalui kerjasama dalam Penguatan Kelembagaan TKPK Kota Lhokseumawe di masa yang akan datang.

Salah satu bentuk dukungan pada penguatan Kelembagaan TKPK Kota Lhokseumawe dapat diwujudkan dengan pengalokasian dana Corporate Social Responsibility (CSR) oleh BUMN/ BUMD berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) yang dikoordinir oleh TKPK Kota Lhokseumawe dan melakukan pengendalian serta koordinasi terhadap pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan SKPK pemerintahan Kota Lhokseumawe secara tepat waktu, tepat lokasi dan tepat sasaran yang ingin dituju.

Pada kesempatan terpisah Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan Bappeda Kota Lhokseumawe, Ridha Fahmi, S.STP, M.SP selaku Panitia Pelaksana Rakor menyebutkan bahwa output dari kegiatan ini adalah laporan hasil Rakor dan Rekomendasi terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kota Lhokseumawe.

1

Inflasi Kota Lhokseumawe Oktober 2018

Data Inflasi pada bulan Oktober 2018, Kota Lhokseumawe mengalami deflasi sebesar 0,17 persen dan Laju Inflasi tahun kalender 2018 untuk Kota Lhokseumawe adalah 1,05 persen, Sedangkan Inflasi “year on year” (Oktober 2018 terhadap Oktober 2017) untuk Kota Lhokseumawe sebesar 2,72 persen.

Inflasi yang terjadi di Kota Lhokseumawe disebabkan adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks pada
seluruh kelompok pengeluaran kecuali kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau yang tidak mengalami perubahan indeks. Inflasi yang dialami setiap kelompok yaitu: kelompok Bahan Makanan sebesar 1,04 persen; kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar sebesar 0,48 persen; kelompok Kesehatan sebesar 0,48 persen; kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga sebesar 0,29 persen; kelompok Sandang sebesar 0,24
persen, serta kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 0,24 persen.
.

0

Pemko Lhokseumawe Alih Kelola RS Arun

Walikota Lhokseumawe Suaidi Yahya, yang didampingi Plt Kepala Bappeda, Salahuddin, menghadiri acara penandatangan berkas berita acara serah terima pengelolaan aset Rumah Sakit (RS) Arun, peninggalan perusahaan migas PT Arun LNG di Batuphat, Kecamatan Muara Satu, Lhokseumawe.

Acara tersebut disaksikan oleh Direktur Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementrian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia, dimana Penandatanganan berkas aset itu berlangsung pada hari Rabu, 17 Oktober 2018, di Jakarta.

0

Inflasi Kota Lhokseumawe September 2018

Data Inflasi pada bulan September 2018, Kota Lhokseumawe mengalami deflasi sebesar 0,85 persen dan Laju Inflasi tahun kalender 2018 untuk Kota Lhokseumawe adalah 0,19 persen, Sedangkan Inflasi “year on year” (September 2018 terhadap September 2017) untuk Kota Lhokseumawe sebesar 2,30 persen.

Deflasi yang terjadi di Kota Lhokseumawe disebabkan adanya penurunan harga yang ditunjukkan oleh penurunan indeks pada
kelompok Bahan Makanan sebesar 3,38 persen. Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau serta kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga tidak mengalami perubahan indeks. Sedangkan kelompok mengalami kenaikan indeks yaitu kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 1,23 persen; kelompok Kesehatan sebesar 0,44
persen; kelompok Sandang sebesar 0,17 persen; kelompok Perumahan,Air,Listrik,Gas & Bahan Bakar sebesar 0,10 persen.

0

IGI Lhokseumawe Gelar Workshop Sagusaku

Ikatan Guru Indonesia (IGI) Kota Lhokseumawe menggelar workshop Satu Guru Satu Buku (Sagusaku) bagi guru SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA se-Kota Lhokseumawe yang berlangsung pada tanggal 14-15 September 2018 di aula Cabang Dinas Pendidikan Aceh Kota Lhokseumawe.

Sagusaku merupakan langkah nyata dalam memenuhi permintaan Kadisdik Aceh, Syaridin, S.Pd., M.Pd yang meminta IGI untuk menuntaskan literasi di seluruh SMA/SMK se-Aceh. Oleh karena itu Workshop Sagusaku 2018 yang berlangsung di 23 Kabupaten/Kota se-Aceh terlaksana berkat kerjasama dengan Dinas Pendidikan Aceh.

Kegiatan workshop sagusaku Tahun 2018 dibuka oleh Wakil Walikota Lhokseumawe, Yusuf Muhammad, SE., MSM yang diwakili oleh Kabag Pembangunan Setdako Lhokseumawe, Salahuddin, S.ST., MSM.

Kegiatan Workshop Sagusaku diawali dengan sosialisasi Gerakan Literasi Sekolah (GLS) oleh Ketua Tim Literasi Aceh, Hamdani, S.Pd., M.Pd yang juga Kepala SMA Negeri 1 Bireuen. Beliau memaparkan video kegiatan literasi di sekolah tersebut.

Sementara pelatih sagusaku Dra. Huzaimah, M.Pd memaparkan kegiatan sagusaku sesuai dengan peran yang telah ditetapkan oleh tim sagusaku IGI. Dalam workshop sagusaku, Huzaimah lebih banyak meminta peserta untuk praktek menulis guna menghasilkan buku antologi dan buku solo guru.

0

Inflasi Kota Lhokseumawe Agustus 2018

Data Inflasi pada bulan Agustus 2018, Kota Lhokseumawe mengalami deflasi sebesar 0,17 persen dan Laju Inflasi tahun kalender 2018 untuk Kota Lhokseumawe adalah 1,05 persen, Sedangkan Inflasi “year on year” (Agustus 2018 terhadap Agustus 2017) untuk Kota Lhokseumawe sebesar 3,34 persen.

Deflasi yang terjadi di Kota Lhokseumawe di­sebabkan adanya penurunan harga yang ditunjukkan oleh penurunan indeks pada kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,8 persen; kelompok bahan makanan sebesar 0,43 persen;
kel­ompok sandang sebesar 0,21 persen; serta kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,04 persen; kelompok kesehatan tidak menga­lami perubahan indeks. Sedangkan kelompok lainnya mengalami kenaikan indeks yaitu kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,12 persen serta kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,41 persen.

0

Inflasi Kota Lhokseumawe Juli 2018

Data Inflasi pada bulan Juli 2018, Kota Lhokseumawe mengalami Inflasi sebesar 0,34 persen dan Laju Inflasi tahun kalender 2018 untuk Kota Lhokseumawe adalah 1,22 persen, Sedangkan Inflasi “year on year” (Juli 2018 terhadap Juli 2017) untuk Kota Lhokseumawe sebesar 4,65 persen.
Inflasi yang terjadi di Kota Lhokseumawe disebabkan adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks pada seluruh kelompok. Kenaikan pada kelompok transpor,komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,75 persen; kelompok sandang sebesar 0,61 persen; kelompok bahan makanan sebesar 0,52 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,37 persen; kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga sebesar 0,31 persen; kelompok perumahan,air,listrik,gas & bahan bakar sebesar 0,03 persen, serta kelompok makanan jadi, minuman, rokok & tembakau sebesar 0,02 persen.

0

Paripurna Qanun RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022

Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 melaksanakan Sidang Paripurna DPRK terhadap Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022. Sidang dipimpin oleh Ketua DPRK Lhokseumawe, M. Yasir serta turut hadir dua Wakil Ketua DPRK Lhokseumawe, Suryadi, SE, MM dan T. Sofyanus. Dari unsur Pemerintah Kota Lhokseumawe dihadiri oleh Walikota Lhokseumawe, Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe, dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe.

Setelah membuka sidang dan memberikan sambutan, Pimpinan Sidang mempersilahkan kepada Gabungan Komisi DPRK Lhokseumawe dan Fraksi-Fraksi DPRK untuk memberikan pandangan/pendapat terhadap Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022. Penyampaian pendapat/pandangan dari Gabungan Komisi DPRK Lhokseumawe disampaikan oleh Juru Bicara Gabungan Komisi DPRK Lhokseumawe. Penyampaian pendapat/pandangan dari masing-masing Fraksi DPRK Lhokseumawe yang disampaikan oleh perwakilan masing-masing fraksi. Secara umum, pendapat/pandangan dari Gabungan Komisi dan Fraksi menyetujui Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang RPJM Kota Lhokseumawe untuk ditetapkan menjadi Qanun Kota Lhokseumawe.

Selanjutnya, sebelum diambil keputusan untuk penetapan Rancangan Qanun RPJM, Pimpinan Sidang mempersilahkan Walikota Lhokseumawe untuk memberikan sambutan. Dalam sambutannya Walikota Lhokseumawe menyampaikan bahwa salah satu dasar disusunnya RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Walikota Lhokseumawe menyebutkan bahwa maksud penyusunan RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 adalah sebagai pedoman pembangunan Kota Lhokseumawe lima tahun ke depan yang terencana, terarah, efektif, efisien, terpadu, berkesinambungan dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya guna mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah Kota Lhokseumawe secara sinergis.

Walikota Lhokseumawe juga menyampaikan bahwa dokumen rencana pembangunan lima tahunan, RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 merupakan dokumen rencana pembangunan tahap ketiga dari RPJP Kota Lhoksuemawe Tahun 2005-2025. RPJM Kota Lhokseumawe disusun secara integral dengan memperhatikan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe. Selain itu, proses penyusunan RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 dilakukan secara integratif dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh. Selain itu, proses penyusunan RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 dilakukan melalui serangkaian forum dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar memperoleh hasil perencanaan yang aspiratif berdasarkan kepada kepentingan masyarakat dan dapat memberi manfaat nyata. Di akhir sambutannya Walikota Lhokseumawe menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pimpinan DPRK dan seluruh Anggota DPRK Lhokseumawe yang masih berkomitmen untuk dapat menyelesaikan tugas dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan di Kota Lhokseumawe.

Setelah penyampaian sambutan oleh Walikota Lhokseumawe, selanjutnya Pimpinan DPRK Lhokseumawe beserta Seluruh Anggota DPRK Lhokseumawe yang hadir pada Sidang Paripurna menyetujui Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 untuk ditetapkan menjadi Qanun Kota Lhokseumawe tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022.

0

Walikota melantik komisioner KIP Lhokseumawe

WaliKota Lhokseumawe, Suaidi Yahya melantik lima anggota komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Lhokseumawe periode 2018-2023 di aula kantor walikota setempat, pada hari Senin 9 Juli 2018. Kelima komisioner yang dilantik tersebut adalah, Mohd Tasar BA MA, Muchtar Yusuf SE, Mulyadi, Zainal Bakri SSos MKom I, dan T Marbawi ST.

WaliKota Lhokseumawe, Suaidi Yahya mengucapkan selamat kepada lima komisioner KIP yang baru. Dia mengharapkan, anggota KIP itu dapat menjalankan tugas pokok sebagai penyelenggara Pemilu sesuai dengan aturan dan harus independen. “Bekerja secara jujur hingga bisa melahirkan Pemilu yang berkualitas di Kota Lhokseumawe”.

0
Page 2 of 5 12345