Pemerintahan

Berita terbaru seputar Pemerintahan di wilayah Kota Lhokseumawe dan sekitarnya

Musrenbang Kota Lhokseumawe Tahun 2019

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe, pelaksanaan musrenbang merupakan bagian dari tahapan perencanaan pembangunan sebagai wujud implementasi perencanaan yang partisipatif, aspiratif, dan terpadu.

Musrenbang merupakan salah satu wahana bagi Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam rangka menjaring berbagai aspirasi yang melibatkan seluruh komponen untuk mendapatkan berbagai masukan, saran ataupun kritikan dalam penyempurnaan Rancangan Awal RKPK Lhokseumawe Tahun 2020.

Pembukaan Musrenbang Kota Lhokseumawe dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 bertempat di Aula Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe. Acara dibuka oleh Walikota Lhokseumawe, Suaidi Yahya yang dihadiri oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah, Unsur Instansi Vertikal, DPRK Lhokseumawe, Tokoh Agama dan Ulama, Perbankan, Akademisi dan Organisasi Profesi serta Stakeholder lainnya dalam wilayah Kota Lhokseumawe.

Dalam sambutannya, Walikota Lhokseumawe menyampaikan bahwa  pelaksanaan musrenbang mempunyai fungsi strategis sebagai salah satu media transformasi untuk merubah paradigma dalam mewujudkan perencanaan yang memiliki nilai akuntabilitas serta konsistensi sesuai norma dan kebutuhan.

Walikota Lhokseumawe juga menyampaikan dengan adanya berbagai masukan dan saran yang diperoleh dari pelaksanaan musrenbang ini, arah dan kebijakan yang akan dimuat dalam dokumen RKPK Lhokseumawe Tahun 2020 benar-benar dapat mengakomodir dan menyentuh seluruh kebutuhan masyarakat Kota Lhokseumawe secara tepat, cepat, adil dan merata serta memperhatikan dan mengikuti prinsip-prinsip penyusunan perencanaan yang bersifat teknokratik, parsitipatif, politis, top down dan bottom up.

Sebelum dibuka oleh Walikota Lhokseumawe, Kabid. Program dan Pendanaan Pembangunan Bappeda Kota Lhokseumawe M. Ridhwan, SE, M.Si selaku Ketua Panitia Musrenbang Tahun 2019 menyampaikan laporan tentang pelaksanaan musrenbang. Dalam laporannya Ketua Panitia menyampaikan bahwa Pelaksanaan Musrenbang merupakan amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan dalam turunannya yaitu Permendagri 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Tujuan dan hasil dari pelaksanaan Musrenbang diantaranya adalah Penyempurnaan Rancangan Awal RKPK Lhokseumawe Tahun 2020 yang memuat prioritas pembangunan daerah, alokasi anggaran indikatif berdasarkan program dan fungsi SKPK, usulan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBK, APBA, APBN serta sumber lainnya. Selanjutnya sinkronisasi program, kegiatan pokok, lokasi kegiatan dan pagu anggaran yagn disusun oleh SKPK dan bersifat penting yang mempunyai dampak nyata, terukur dan langsung dirasakan oleh masyarakat. Sedangkan hasil akhir yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Musrenbang adalah tersusunnya dokumen RKPK Lhokseumawe Tahun 2020, serta kesepakatan SKPK Lhokseumawe tentang program dan kegiatan prioritas pembangunan tahun 2020.

Ketua Panitia juga menyampaikan bahwa Forum Gabungan SKPK yang merupakan bagian rangkaian acara Musrenbang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan 22 Maret 2019 bertampat di Bappeda Kota Lhokseumawe yang dihadiri oleh seluruh SKPK dan pemangku kepentingan lainnya yang akan dibagi dalam 3 (tiga) Pokja, yaitu Pokja Sarana dan Prasarana; Pokja Ekonomi dan Ketenagakerjaan, serta Pokja Keistimewaan Aceh dan SDM.

Acara Musrenbang tahun ini juga diisi dengan pemaparan dari Narasumber Bappeda Aceh oleh Bapak Dedy Fahrian, ST, MT. Narasumber memaparkan tentang arah kebijakan pembangunan Aceh tahun 2020. Setelah pemaparan oleh narasumber Bappeda Aceh dilanjutkan dengan pemaparan oleh Kepala Bappeda Kota Lhokseumawe yang disampaikan oleh Bapak Salahuddin, S.ST, MSM.

Kepala Bappeda Kota Lhokseumawe mamaparkan tentang capaian pembangunan Kota Lhokseumawe dan arah kebijakan pembangunan Kota Lhokseumawe tahun 2020. Pembangunan Kota Lhokseumawe tahun 2020 berfokus pada kemandirian ekonomi. Disamping itu penguatan kinerja pemerintah dan pengeloaan keuangan yang akuntabel terus diupayakan guna mencapai dan mempertahankan opini pelaporan keuangan.

Peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan masih menjadi isu penting guna mempersiapkan SDM yang handal. Masyarakat yang berkarakter Islami terus dipertahankan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan serta Nilai-nilai budaya keAcehan yang Islami. Adapun tema pembangunan Kota Lhokseumawe pada tahun 2020 yaitu: “Membangun Masyarakat Yang Berdaya Saing Untuk Mewujudkan Kemandirian Ekonomi”.

Setelah pemaparan, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang dipandu oleh Moderator DR. Yulius Darma.

0

Musrenbang Kecamatan Pemko Lhokseumawe Tahun 2019

Musrenbang pada hakikat nya adalah forum perencanaan pembangunan yang dilakukan setiap tahun yang berusaha  mempertemukan aspirasi  masyarakat dari  bawah dengan usulan program pembangunan dari instansi pemerintah. Sesuai dengan amanat UU No.25 tahun 2004 maka dari itu pemerintah Kota Lhokseumawe dalam hal ini mengajak dan melibatkan masyarakat untuk berperan aktif dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan sebagai salah satu wadah untuk menampung aspirasi masyarakat dari bawah (bottom up).

Pemerintah Kota Lhokseumawe telah melaksanakan kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan dari tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan 28 Februari 2018, dimana pelaksanaanya bertempat di Aula masing-masing kecamatan. Tanggal 25 Februari 2019 Musrenbang di Kecamatan Banda Sakti, tanggal 26 Februari 2019 di Kecamatan Muara Dua, tanggal 27 Februari 2019 di Kecamatan Muara Satu, dan tanggal 28 Februari 2019 di Kecamatan Blang Mangat. Musrenbang Kecamatan tahun ini dilakukan sama seperti tahun sebelumnya, yaitu membahas usulan Gampong yang telah masuk dalam aplikasi e-musrenbang untuk disepakati dan diteruskan  ke Forum SKPK (Rakortek) untuk dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2020.

Narasumber pada Musrenbang Tingkat Kecamatan tahun ini menghadirkan seluruh Kepala Bidang pada Bappeda Kota Lhokseumawe, dan moderator juga dipimpin oleh Kasubbid dari tiap-tiap bidang pada Bappeda Kota Lhokseumawe. Selain itu juga hadir narasumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe.

0

Konsultasi Publik Ranwal RKPK Lhokseumawe Tahun 2020

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, salah satu tahapan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK)  adalah Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK). Atas dasar aturan tersebut, Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Bappeda Kota Lhokseumawe melaksanakan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Kota (Ranwal RKPK) Lhokseumawe Tahun 2020 yang dibuka oleh Wakil Walikota Lhokseumawe Bapak Yusuf Muhammad, SE, MSM bertempat di Aula Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019.

Pada pidato pembukaan, Wakil Walikota Lhokseumawe mengharapkan agar Dokumen RKPK Lhokseumawe Tahun 2020 nantinya dapat menjadi pedoman dalam perencanaan dan penganggaran Kota Lhokseumawe. Dalam rangka menyahuti prioritas pembangunan nasional dan provinsi, Dokumen RKPK Lhokseumawe juga harus sinkron dengan Dokumen RKP Nasional dan Dokumen RKP Aceh Tahun 2020.

Sebelum pembukaan oleh Wakil Walikota Lhokseumawe, Ketua Panitia Pelaksana Forum Konsultasi Publik Bapak Ridwan, SH yang juga Sekretaris Bappeda Kota Lhokseumawe melaporkan bahwa sebelum rangkaian kegiatan Forum Konsultasi Publik RKPK Lhokseumawe telah dilaksanakan beberapa rangkaian kegiatan diantaranya Penyusunan Rancangan Awal RKPK Lhokseumawe Tahun 2020; Pelatihan aplikasi e-musrenbang bagi Operator Gampong, Operator Kecamatan, dan Operator DRPK. Ketua Panitia juga melaporkan bahwa setelah tahapan Konsultasi Publik ini akan dilaksanakan Musrenbang Tingkat Kecamatan yang akan dilaksanakan pada 25 Februari 2019 s.d 28 Februari 2019 di empat kecamatan dalam wilayah Kota Lhokseumawe. Selanjutnya akan dilaksanakan juga Musrenbang Tingkat Kota Lhokseumawe pada tanggal 12 Maret 2019 serta Forum SKPK (Rakortek) pada tanggal 13 Maret 2019 s.d 15 Maret 2019 dalam rangka pembahasan usulan gampong dan usulan reses melalui aplikasi e-musrenbang.

Acara pokok Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPK Lhokseumawe Tahun 2020 adalah Ekspose Rancangan Awal RKPK Lhokseumawe Tahun 2020 oleh Kepala Bappeda Kota Lhokseumawe Bapak Salahuddin, S.ST, M.S.M. Pada Ekspose Rancangan Awal RKPK Lhokseumawe, Kepala Bappeda memaparkan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Lhokseumawe, dan pemaparan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2020. Setelah ekspose Kepala Bappeda, di akhir sesi dilakukan Forum Diskusi untuk menjaring masukan untuk penyempurnaan Rancangan Awal RKPK Lhokseumawe Tahun 2020.

0

Tahapan Penyusunan RKPK Lhokseumawe Tahun 2020

Dalam rangka penyusunan  Rencana  Kerja  Pemerintah  Kota (RKPK) Kota Lhokseumawe Tahun 2020, dengan  mempedomani  Peraturan Menteri  Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata  Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi  Pembangunan  Daerah, Tata  Cara  Evaluasi  Rancangan  Peraturan  Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka  Menengah Daerah, dan  Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2020 dan hasil evaluasi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun lalu.

Untuk terlaksananya perencanaan secara tepat waktu, Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Bappeda Kota Lhokseumawe telah menyusun Jadwal dan Tahapan Penyusunan RKPK Lhokseumawe Tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Walikota Lhokseumawe Nomor 050/072 tanggal 8 Februari 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020.

3-Tahapan_RKPK_Lhokseumawe_2020

Baca juga : Jadwal Pelaksanaan Musrenbang Kota Lhokseumawe

Baca juga : Fasilitasi Aplikasi e-Musrenbang Kota Lhokseumawe

0

Fasilitasi Aplikasi e-Musrenbang Tahun 2019

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2020 secara bottom up dengan menggunakan Sistem Perencanaan secara Elektronik (eplanning) yaitu e-Musrenbang. Salah satu langkah penting yang harus dilakukan adalah penginputan usulan program/kegiatan berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan tingkat gampong (Musrenbang Tingkat Gampong) ke dalam aplikasi e-Musrenbang oleh Operator Gampong.

Untuk memudahkan dalam menggunakan aplikasi e-Musrenbang, Bappeda Kota Lhokseumawe melaksanakan Fasilitasi Penggunaan Aplikasi e-Musrenbang kepada para Operator Gampong. Kegiatan fasilitasi tersebut dilaksanakan selama 4 (empat) hari mulai tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan 14 Februari 2019 bertempat di Bappeda Kota Lhokseumawe.

Kegiatan Fasilitasi dibuka oleh Kepala Bappeda Kota Lhokseumawe, Salahuddin, S.ST, MSM. Dalam sambutannya Kepala Bappeda Kota Lhokseumawe mengharapkan agar Pemerintah Gampong lebih inovatif dalam mengusulkan program/kegiatan, disamping itu program/kegiatan yang memiliki daya ungkit dan mempunyai dampak yang luas bagi masyarakat.

Kepala Bappeda juga menyatakan bahwa e-planning merupakan usaha strategis untuk meminimalisir usulan-usulan di tengah jalan atau dapat disebut juga dengan “penumpang gelap” dalam proses pembangunan secara bottom up. Diakhir sambutannya, Kepala Bappeda mereview pelaksanaan e-planning sebelumnya, dimana kurang dari 30% gampong yang menggunakan aplikasi e-musrenbang, sehingga hanya 16 (enam belas) gampong saja yang mengusulkan.

Selanjutnya pemaparan dan fasilitasi penginputan kepada Operator Gampong disampaikan oleh Sdr. Muslim, ST, M.Sc selaku Kasubbid Pendanaan Non APBK dan Kerjasama Pembangunan Bappeda Kota Lhokseumawe.

Diakhir sesi Kasubbid Penyusunan Program dan Pendanaan APBK Bappeda Kota Lhokseumawe Sdri. Khennita Zulqavia, SP menyampaikan Jadwal Penginputan Program/Kegiatan Hasil Musrenbang Gampong ke dalam Aplikasi e-Musrenbang dapat dilakukan terhitung mulai tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019. Selanjutnya Sdri. Khennita Zulqavia, SP menyampaikan bahwa usulan yang diinput oleh Operator Gampong nantinya akan dibahas pada Forum Musrenbang Tingkat Kecamatan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan 28 Februari 2019.

0

Jadwal Musrenbang Kota Lhokseumawe Tahun 2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada pasal 94 ayat (3) disebutkan bahwa pelaksanaan Musrenbang terdiri dari Musrenbang RKPD Tingkat Kota dan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan.

Guna menyukseskan pelaksanaan Musrenbang di Tingkat Kecamatan pada tahun 2019 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2020, Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Bappeda Kota Lhokseumawe telah menyusun Jadwal Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2019.

Adapun Jadwal Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2019 Kota Lhokseumawe adalah sebagai berikut :

1-Jadwal Tabel Musrenbang 2019

0

Pemko Lhokseumawe Lantik Pejabat Eselon II

Walikota Lhokseumawe, Suaidi Yahya melantik 11 pejabat eselon II pada hari Kamis, 7 Februari 2019 di aula Setdako Lhokseumawe. panitia lelang jabatan di lingkungan Pemerintahan Kota Lhokseumawe, membuka pendaftaran sejak 26 November 2018 s/d 3 Desember 2018. sebanyak 36 calon yang mendaftar. Namun pada tahap seleksi administrasi hanya 34 pejabat yang lolos.

Hasil seleksi lanjutan, panitia meluluskan 30 nama untuk ke-12 jabatan tersebut. Untuk satu jabatan, ada yang lolos dua orang dan ada yang tiga orang. Setelah ditetapkan oleh panitia lelang dan adanya rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta, ke-30 nama tersebut diserahkan ke wali kota. Akhirnya wali kota memilih satu nama untuk satu jabatan.

Pada pelantikan kemarin, dari 12 jabatan yang dilelang hanya 11 pejabat eselon II bisa dilakukan pelantikan. Sementara untuk satu jabatan lain, yakni Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil (Disdukcapil) belum bisa dilakukan pelantikan, walaupun tahapan seleksi sudah tuntas.

Suaidi Yahya menyebutkan, dari tiga nama yang lulus seleksi, Taufik sudah ditetapkan sebagai Kepala Disdukcapil. Namun, saat ini belum bisa dilantik. Karena, khusus untuk dinas tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

0

Paripurna Qanun RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022

Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 melaksanakan Sidang Paripurna DPRK terhadap Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022. Sidang dipimpin oleh Ketua DPRK Lhokseumawe, M. Yasir serta turut hadir dua Wakil Ketua DPRK Lhokseumawe, Suryadi, SE, MM dan T. Sofyanus. Dari unsur Pemerintah Kota Lhokseumawe dihadiri oleh Walikota Lhokseumawe, Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe, dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe.

Setelah membuka sidang dan memberikan sambutan, Pimpinan Sidang mempersilahkan kepada Gabungan Komisi DPRK Lhokseumawe dan Fraksi-Fraksi DPRK untuk memberikan pandangan/pendapat terhadap Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022. Penyampaian pendapat/pandangan dari Gabungan Komisi DPRK Lhokseumawe disampaikan oleh Juru Bicara Gabungan Komisi DPRK Lhokseumawe. Penyampaian pendapat/pandangan dari masing-masing Fraksi DPRK Lhokseumawe yang disampaikan oleh perwakilan masing-masing fraksi. Secara umum, pendapat/pandangan dari Gabungan Komisi dan Fraksi menyetujui Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang RPJM Kota Lhokseumawe untuk ditetapkan menjadi Qanun Kota Lhokseumawe.

Selanjutnya, sebelum diambil keputusan untuk penetapan Rancangan Qanun RPJM, Pimpinan Sidang mempersilahkan Walikota Lhokseumawe untuk memberikan sambutan. Dalam sambutannya Walikota Lhokseumawe menyampaikan bahwa salah satu dasar disusunnya RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Walikota Lhokseumawe menyebutkan bahwa maksud penyusunan RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 adalah sebagai pedoman pembangunan Kota Lhokseumawe lima tahun ke depan yang terencana, terarah, efektif, efisien, terpadu, berkesinambungan dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya guna mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah Kota Lhokseumawe secara sinergis.

Walikota Lhokseumawe juga menyampaikan bahwa dokumen rencana pembangunan lima tahunan, RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 merupakan dokumen rencana pembangunan tahap ketiga dari RPJP Kota Lhoksuemawe Tahun 2005-2025. RPJM Kota Lhokseumawe disusun secara integral dengan memperhatikan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe. Selain itu, proses penyusunan RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 dilakukan secara integratif dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh. Selain itu, proses penyusunan RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 dilakukan melalui serangkaian forum dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar memperoleh hasil perencanaan yang aspiratif berdasarkan kepada kepentingan masyarakat dan dapat memberi manfaat nyata. Di akhir sambutannya Walikota Lhokseumawe menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pimpinan DPRK dan seluruh Anggota DPRK Lhokseumawe yang masih berkomitmen untuk dapat menyelesaikan tugas dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan di Kota Lhokseumawe.

Setelah penyampaian sambutan oleh Walikota Lhokseumawe, selanjutnya Pimpinan DPRK Lhokseumawe beserta Seluruh Anggota DPRK Lhokseumawe yang hadir pada Sidang Paripurna menyetujui Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 untuk ditetapkan menjadi Qanun Kota Lhokseumawe tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022.

0

Walikota melantik komisioner KIP Lhokseumawe

WaliKota Lhokseumawe, Suaidi Yahya melantik lima anggota komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Lhokseumawe periode 2018-2023 di aula kantor walikota setempat, pada hari Senin 9 Juli 2018. Kelima komisioner yang dilantik tersebut adalah, Mohd Tasar BA MA, Muchtar Yusuf SE, Mulyadi, Zainal Bakri SSos MKom I, dan T Marbawi ST.

WaliKota Lhokseumawe, Suaidi Yahya mengucapkan selamat kepada lima komisioner KIP yang baru. Dia mengharapkan, anggota KIP itu dapat menjalankan tugas pokok sebagai penyelenggara Pemilu sesuai dengan aturan dan harus independen. “Bekerja secara jujur hingga bisa melahirkan Pemilu yang berkualitas di Kota Lhokseumawe”.

0

Verifikasi Usulan Kegiatan DAK Tahun 2019

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 906/1545/SJ tanggal 12 Maret 2018 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah yang Dibiayai Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2019, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota diamanahkan untuk membentuk Tim Verifikasi DAK yang terdiri dari unsur Bappeda, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Inspektorat dan Bagian Pembangunan.

Sebagaimana yang diamanahkan dalam SE Mendagri No. 906/1545/SJ, mulai tanggal 9 s/d 13 April 2018 Tim Verifikasi DAK Kota Lhokseumawe melakukan verifikasi terhadap rancangan usulan DAK Fisik Tahun 2019 yang sudah diusulkan oleh SKPK melalui aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) Kementerian PPN/Bappenas.

Untuk memudahkan verifikasi, Tim dibagi menjadi tiga Pokja Bidang yaitu Pokja Bidang Sarana dan Prasarana; Pokja Bidang Ekonomi; dan Pokja Bidang Sosial Budaya. Masing-masing Pokja Bidang terdiri dari unsur Bappeda, BPKD, Inspektorat dan Bagian Pembangunan. Dalam melaksanakan tugasnya Tim Verifikasi DAK berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017. Rancangan usulan DAK Fisik Kota Lhokseumawe dalam Aplikasi KRISNA yang telah diverifikasi dan dirangkingkan berdasarkan prioritas selanjutnya akan dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi DAK Provinsi pada tanggal 16 s/d 24 April 2018.

2
Page 1 of 2 12