Pemerintahan

Berita terbaru seputar Pemerintahan di wilayah Kota Lhokseumawe dan sekitarnya

Paripurna Qanun RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022

Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 melaksanakan Sidang Paripurna DPRK terhadap Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022. Sidang dipimpin oleh Ketua DPRK Lhokseumawe, M. Yasir serta turut hadir dua Wakil Ketua DPRK Lhokseumawe, Suryadi, SE, MM dan T. Sofyanus. Dari unsur Pemerintah Kota Lhokseumawe dihadiri oleh Walikota Lhokseumawe, Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe, dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe.

Setelah membuka sidang dan memberikan sambutan, Pimpinan Sidang mempersilahkan kepada Gabungan Komisi DPRK Lhokseumawe dan Fraksi-Fraksi DPRK untuk memberikan pandangan/pendapat terhadap Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022. Penyampaian pendapat/pandangan dari Gabungan Komisi DPRK Lhokseumawe disampaikan oleh Juru Bicara Gabungan Komisi DPRK Lhokseumawe. Penyampaian pendapat/pandangan dari masing-masing Fraksi DPRK Lhokseumawe yang disampaikan oleh perwakilan masing-masing fraksi. Secara umum, pendapat/pandangan dari Gabungan Komisi dan Fraksi menyetujui Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang RPJM Kota Lhokseumawe untuk ditetapkan menjadi Qanun Kota Lhokseumawe.

Selanjutnya, sebelum diambil keputusan untuk penetapan Rancangan Qanun RPJM, Pimpinan Sidang mempersilahkan Walikota Lhokseumawe untuk memberikan sambutan. Dalam sambutannya Walikota Lhokseumawe menyampaikan bahwa salah satu dasar disusunnya RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Walikota Lhokseumawe menyebutkan bahwa maksud penyusunan RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 adalah sebagai pedoman pembangunan Kota Lhokseumawe lima tahun ke depan yang terencana, terarah, efektif, efisien, terpadu, berkesinambungan dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya guna mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah Kota Lhokseumawe secara sinergis.

Walikota Lhokseumawe juga menyampaikan bahwa dokumen rencana pembangunan lima tahunan, RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 merupakan dokumen rencana pembangunan tahap ketiga dari RPJP Kota Lhoksuemawe Tahun 2005-2025. RPJM Kota Lhokseumawe disusun secara integral dengan memperhatikan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe. Selain itu, proses penyusunan RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 dilakukan secara integratif dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh. Selain itu, proses penyusunan RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 dilakukan melalui serangkaian forum dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar memperoleh hasil perencanaan yang aspiratif berdasarkan kepada kepentingan masyarakat dan dapat memberi manfaat nyata. Di akhir sambutannya Walikota Lhokseumawe menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pimpinan DPRK dan seluruh Anggota DPRK Lhokseumawe yang masih berkomitmen untuk dapat menyelesaikan tugas dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan di Kota Lhokseumawe.

Setelah penyampaian sambutan oleh Walikota Lhokseumawe, selanjutnya Pimpinan DPRK Lhokseumawe beserta Seluruh Anggota DPRK Lhokseumawe yang hadir pada Sidang Paripurna menyetujui Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 untuk ditetapkan menjadi Qanun Kota Lhokseumawe tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022.

0

Walikota melantik komisioner KIP Lhokseumawe

WaliKota Lhokseumawe, Suaidi Yahya melantik lima anggota komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Lhokseumawe periode 2018-2023 di aula kantor walikota setempat, pada hari Senin 9 Juli 2018. Kelima komisioner yang dilantik tersebut adalah, Mohd Tasar BA MA, Muchtar Yusuf SE, Mulyadi, Zainal Bakri SSos MKom I, dan T Marbawi ST.

WaliKota Lhokseumawe, Suaidi Yahya mengucapkan selamat kepada lima komisioner KIP yang baru. Dia mengharapkan, anggota KIP itu dapat menjalankan tugas pokok sebagai penyelenggara Pemilu sesuai dengan aturan dan harus independen. “Bekerja secara jujur hingga bisa melahirkan Pemilu yang berkualitas di Kota Lhokseumawe”.

0

Verifikasi Usulan Kegiatan DAK Tahun 2019

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 906/1545/SJ tanggal 12 Maret 2018 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah yang Dibiayai Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2019, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota diamanahkan untuk membentuk Tim Verifikasi DAK yang terdiri dari unsur Bappeda, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Inspektorat dan Bagian Pembangunan.

Sebagaimana yang diamanahkan dalam SE Mendagri No. 906/1545/SJ, mulai tanggal 9 s/d 13 April 2018 Tim Verifikasi DAK Kota Lhokseumawe melakukan verifikasi terhadap rancangan usulan DAK Fisik Tahun 2019 yang sudah diusulkan oleh SKPK melalui aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) Kementerian PPN/Bappenas.

Untuk memudahkan verifikasi, Tim dibagi menjadi tiga Pokja Bidang yaitu Pokja Bidang Sarana dan Prasarana; Pokja Bidang Ekonomi; dan Pokja Bidang Sosial Budaya. Masing-masing Pokja Bidang terdiri dari unsur Bappeda, BPKD, Inspektorat dan Bagian Pembangunan. Dalam melaksanakan tugasnya Tim Verifikasi DAK berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017. Rancangan usulan DAK Fisik Kota Lhokseumawe dalam Aplikasi KRISNA yang telah diverifikasi dan dirangkingkan berdasarkan prioritas selanjutnya akan dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi DAK Provinsi pada tanggal 16 s/d 24 April 2018.

2

Forum SKPK Lhokseumawe Tahun 2018

Dalam rangka pembahasan usulan hasil Musrenbang Kecamatan, Pemerintah Kota Lhokseuamawe melalui Bappeda Kota Lhokseumawe melaksanakan Forum Gabungan SKPK mulai tanggal 4 April 2018 sampai dengan 5 April 2018 di Bappeda Kota Lhokseumawe yang dipimpin oleh seluruh Kepala Bidang Bappeda Kota Lhokseumawe. Forum pembahasan dibagi menjadi 4 (empat) Pokja, yaitu Pokja Sarana dan Prasarana dilaksanakan pada tanggal 4 April 2018 mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai dipimpin oleh Kabid. Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana (Tuti Indriani, ST, MM); Pokja Ekonomi dan Ketenagakerjaan dilaksanakan pada tanggal yang sama pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai dipimpin oleh Kabid. Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan (Ridha Fahmi, S.STP, MSP); Pokja Keistimewaan Aceh dan SDM (A) dilaksanakan pada tanggal 5 April 2018 pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai dipimpin oleh Kabid. Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan Pengembangan SDM (Ir. Fakhrizal); dan Pokja Keistimewaan Aceh dan SDM (B) dilaksanakan pada tanggal 5 April 2018 pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai dipimpin oleh Kabid. Penelitian dan Pengembangan (Nurkhalis, S.Sos). Pelaksanakaan Forum Gabungan SKPK bertempat di Op-room Bappeda Kota Lhokseumawe.

Materi forum adalah pembahasan terhadap usulan-usulan gampong dalam aplikasi e-musrenbang yang sebelumnya telah dibahas dalam Musrenbang Kecamatan dan diteruskan untuk diproses oleh SKPK terkait sesuai dengan tupoksinya. Dalam pembahasan usulan, SKPK menyeleraskan dengan Rencana Kerja SKPK Tahun 2019. Selain membahas usulan gampong, forum juga membahas usulan-usulan hasil reses. Setelah semua usulan dalam aplikasi e-musrenbang dibahas bersama, masing-masing SKPK membuat Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPK yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan dalam penyempurnaan penyusunan Rencana Kerja SKPK dan RKPK.

Lihat juga : Galery Kegiatan

0

Musrenbang Kota Lhokseumawe Tahun 2018

Pemerintah Kota Lhokseumawe melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2019 pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 bertempat di Aula Pertemuan Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe. Musrenbang dengan tema “PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN YANG BERINTEGRITAS SERTA PENGUATAN KINERJA KEUANGAN YANG AKUNTABEL” dihadiri oleh berbagai unsur stakeholder dan seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Kota.

Dalam pidato pembukaan Walikota yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe Bapak Bukhari, A.Ks, MM menyebutkan bahwa RKPK Lhokseumawe Tahun 2019 merupakan tahun kedua dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022. Hasil dari musrenbang ini akan dijadikan dasar dalam menyempurnakan Rancangan RKPK Lhokseumawe Tahun 2019. Selanjutnya RKPK Lhokseumawe Tahun 2019 menjadi acuan pada penyusunan KUAPBK dan PPAS Tahun 2019.

Sebelumnya, Panitia Pelaksana Musrenbang RKPK Lhokseumawe, Bapak Ridha Fahmi, S.STP, MSP (Kabid. Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan Bappeda Kota Lhokseumawe) melaporkan bahwa sebelum dilaksanakannya Musrenbang pada hari tersebut, telah dilaksanakan berbagai tahapan kegiatan yaitu Penyusunan Rancangan Awal RKPK; Forum Konsultasi Publik Terhadap Penyusunan Rancangan Awal RKPK; Sosialisasi dan Pelatihan e-planning; Penyusunan Rancangan RKPK; Musrenbang Kecamatan; dan Pembahasan program/kegiatan bersumber dari anggaran DAK dan OTSUS yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 maret 2018 di Op-Room Bappeda Lhokseumawe.

Musrenbang RKPK Lhokseumawe Tahun 2019 juga dihadiri oleh unsur Bappeda Aceh, diisi dengan Pidato dan Arahan Kepala Bappeda Aceh yang disampaikan oleh Bapak M. Fadhil. Paparan Kepala Bappeda Kota Lhokseumawe oleh Bapak Mulyanto, S.Sos tentang Arah dan Kebijakan Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2019 dan Prioritas Pembangunan Kota Lhokseumawe,  serta diskusi yang dipandu oleh Bapak Amiruddin MZ, SE, MM (Kabid. Program dan Pendanaan Pembangunan Bappeda Kota Lhokseumawe).

Lihat juga : Galery Kegiatan

0

Musrenbang Kecamatan Tahun 2018

Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan merupakan amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan dalam turunannya yaitu Permendagri 86 Tahun 2017. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan merupakan bagian dari tahapan perencanaan pembangunan sebagai wujud implementasi perencanaan yang partisipatif, aspiratif, dan terpadu.

Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan merupakan salah satu wahana bagi Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam rangka menjaring berbagai aspirasi yang melibatkan seluruh komponen untuk mendapatkan berbagai masukan dan saran dalam penyempurnaan perencanaan pembangunan Kota Lhokseumawe. Selain itu, pelaksanaan Musrenbang Kecamatan juga mempunyai fungsi strategis sebagai salah satu media transpormasi untuk merubah paradigma dalam mewujudkan perencanaan yang memiliki nilai akuntabilitas serta konsistensi sesuai norma dan kebutuhan.

Dengan adanya berbagai masukan dan saran yang diperoleh dari pelaksanaan musrenbang ini, arah dan kebijakan serta program/kegiatan yang akan dimuat dalam dokumen RKPK Lhokseumawe Tahun 2019 benar-benar dapat mengakomodir dan menyentuh seluruh kebutuhan masyarakat Kota Lhokseumawe secara tepat, cepat, adil dan merata serta memperhatikan dan mengikuti prinsip-prinsip penyusunan perencanaan yang bersifat teknokratik, parsitipatif, politis, top down dan bottom up.

Pelaksanaan Musrenbang tahun ini berbeda dengan pelaksanaan musrenbang tahun-tahun sebelumnya. Dimana pada musrenbang tahun ini Pemerintah Kota Lhokseumawe mulai melaksanakan musrenbang dengan menggunakan aplikasi e-musrenbang yang merupakan bagian dari sistem perencanaan yang berbasis elektronik. Musrenbang Kecamatan berlangsung selama empat hari mulai tanggal 12 Maret 2018 di Kecamatan Muara Satu, tanggal 13 Maret 2018 di Kecamatan Blang Mangat, tanggal 14 Maret 2018 di Kecamatan Muara Dua, dan tanggal 15 Maret 2018 di Kecamatan Banda Sakti.

Lihat juga : Galery Kegiatan

0

Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPK Lhokseumawe Tahun 2019

Salah satu tahapan dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) adalah pelaksanaan Forum Konsultasi Publik terhadap Rancangan Awal RKPK Lhokseumawe Tahun 2019. Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Bappeda Kota Lhokseumawe pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 melaksanakan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2019 di Aula Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe. Acara tersebut dihadiri oleh seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Kota Lhokseumawe, Unsur DPRK Lhokseumawe, Unsur Akademisi, Unsur Tokoh Masyarakat dan unsur pemangku kepentingan lainnya yang ada di Kota Lhokseumawe.

Acara diawali dengan Laporan Panitia yang disampaikan oleh Bapak Ridha Fahmi, S.STP, M.S.P (Kabid. Perencanaan Pembangunan Ekonomi Dan Ketenagakerjaan Bappeda Kota Lhokseumawe). Dalam laporannya disampaikan bahwa Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik adalah Agenda Tahunan, yang merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe (RKPK) Tahun 2019, sebagaimana yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa Rancangan Awal RKPK dibahas bersama dengan Kepala Perangkat Daerah Dan Pemangku Kepentingan dalam Forum Konsultasi. Dalam laporannya juga disampaikan bahwa salah satu tujuan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik adalah untuk memperoleh berbagai masukan yang strategis dan bersifat konstruktif dalam rangka mendukung penyempurnaan Rancangan Awal RKPK Lhokseumawe Tahun 2019.

Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPK Lhokseumawe Tahun 2019 dibuka secara resmi oleh Wakil Walikota Lhokseumawe Bapak Yusuf Muhammad, SE, M.S.M. Dalam sambutan dan arahannya Wakil Walikota Lhokseumawe menyampaikan bahwa RKPK Lhokseumawe Tahun 2019 merupakan Rencana Kerja Pemerintah Kota Tahun Kedua dalam Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022. Keluaran dari konsultasi publik ini akan dijadikan dasar dalam menyempurnakan Rancangan Awal RKPK menjadi Rancangan RKPK Lhokseumawe Tahun 2019. Selanjutnya RKPK Lhokseumawe Tahun 2019 menjadi acuan pada penyusunan KU-APBK dan PPAS Tahun 2019. Wakil Walikota Lhokseumawe juga menyebutkan bahwa Arah kebijakan pembangunan pada tahun 2019 berfokus pada pembangunan SDM aparatur pemerintah, pemanfatan data terpadu dan penerapan e-government yang terintegrasi. Selanjutnya perencanaan pembangunan Kota Lhokseumawe disusun berdasarkan data dan penggunaan aplikasi e-planning meliputi e-musrenbang dan i-rencana yang merupakan hasil replikasi dari Kota Banda Aceh. Disamping itu penguatan kinerja pemerintah dan pengeloaan keuangan yang akuntabel terus diupayakan guna mencapai dan mempertahankan opini pelaporan keuangan. Wakil Walikota Lhokseumawe mengharapkan kepada semua stakeholder yang berhadir untuk dapat memberikan aspirasinya, sehingga dapat memberikan hasil yang baik guna dituangkan dalam RKPK Lhokseumawe Tahun 2019.

Setelah dibuka secara resmi oleh Wakil Walikota Lhokseumawe, pemaparan Rancangan Awal RKPK Lhokseumawe Tahun 2019 disampaikan oleh Kepala Bappeda Kota Lhokseumawe Bapak Mulyanto, S.Sos yang didampingi oleh semua Kepala Bidang pada Bappeda Kota Lhokseumawe. Dalam paparannya Kepala Bappeda Kota Lhokseumawe menyampaikan bahwa Tema Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2019 adalah Pembangunan Pemerintahan yang Berintegritas serta Penguatan Kinerja Keuangan yang Akuntabel. Prioritas Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2019 meliputi Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya; Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata; Peningkatan Kualitas Pendidikan; Peningkatan Pelayanan Kesehatan; Penataan Reformasi Birokrasi; Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup; dan Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Dalam paparannya Kepala Bappeda Kota Lhokseumawe juga menyampaikan beberapa capaian Indikator Kinerja Kota Lhokseumawe dan target Tahun 2019.

Diakhir sesi, acara diisi dengan tanya jawab dan diskusi terhadap isu-isu strategis dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Kota Lhokseumawe yang dipandu oleh moderator Bapak Amiruddin MZ, SE, MM (Kabid Program dan Pendanaan Pembangunan Bappeda Kota Lhokseumawe). Dan sebelum berakhirnya Forum Konsultasi Publik, dilaksanakan penandatangan Berita Acara Kesepakatan Forum untuk dijadikan acuan dalam penyempurnaan Rancangan Awal RKPK Lhokseumawe Tahun 2019.

0

Tahapan dan Jadwal e-Musrenbang Kota Lhokseumawe

Salah satu langkah penting dalam menyukseskan pelaksanaan kegiatan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah secara elektronik (e-planning) melalui e-Musrenbang adalah penginputan usulan program/kegiatan berdasarkan hasil musrenbang gampong dan hasil reses anggota DPRK ke dalam aplikasi e-Musrenbang.

Untuk mempercepat pelaksanaan penginputan program/kegiatan oleh Operator Gampong dan Operator Dewan, Walikota Lhokseumawe melalui Bappeda Kota Lhokseumawe telah menetapkan dan menyampaikan Jadwal dan Tahapan Pelaksanaan Sistem Perencanaan Daerah Secara Elektronik Kota Lhokseumawe kepada para Camat dalam Pemko Lhokseumawe dan Sekretaris DPRK Lhokseumawe. Adapun Tahapan dan Jadwal tersebut yaitu :

Jadwal_emusrenbang_lhokseumawe2018_a

0

Hari peringatan Dirgahayu Ke 72 TNI di Lhokseumawe

Peringatan Dirgahayu HUT TNI ke-72 di Lhokseumawe dipimpin oleh Kasrem 011/LW Letkol Inf Sofanuddin.

Upacara Peringatan tersebut berada di Lapangan Hiraq Kota Lhokseumawe. Turut hadir dalam acara tersebut yaitu, Wakil Wali Kota Lhokseumawe, Wakil Bupati Aceh Utara, Kapolres Lhokseumawe, Kapolres Aceh Utara, Palaksa Lanal, Dan Sat Radar 231. dalam acara tersebut pelajar dan prajurit TNI ikut memerankan drama kolosal Teuku Umar dan Cut Meutia.

0
Page 2 of 2 12