Author Archive

Hari Pertama Kerja Setelah Cuti Bersama Idul Fitri 2019

Dalam rangka penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) dan optimalisasi pelayanan publik setelah cuti bersama Idul Fitri serta dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/26/M.SM.00.01/2019 tanggal 27 Mei 2019, Bappeda Kota Lhokseumawe turut melakukan pemantauan kehadiran ASN lingkup Bappeda Kota Lhokseumawe pada tanggal 10 Juni 2019. Pemantauan kehadiran ASN diawali dengan pelaksanaan apel pagi yang dipimpin oleh Kasubbid Indagpar Bappeda Kota Lhokseumawe, Ronny, ST, M.S.M dan yang bertindak sebagai Pembina Apel adalah Kepala Bappeda Kota Lhokseumawe, Bapak Salahuddin, S.ST, M.S.M.

Sebelum dimulai apel, dilakukan pemeriksaan kehadiran ASN melalui absensi oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian Bappeda Kota Lhokseumawe. Dalam amanatnya Kepala Bappeda menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh ASN yang telah hadir dan mengikuti apel pagi setelah cuti bersama Idul Fitri 2019. Kehadiran ASN pada tanggal 10 Juni 2019 dinilai sangat penting sekali, mengingat sesuai dengan Surat Menpan RB di atas, bahwa ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 dapat dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban Pasal 3 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Menurut Laporan Sekretaris Bappeda Kota Lhokseumawe Ibu Nurdahlina, SE, M.S.M melalui pesan singkat Whatsapp, bahwa tingkat kehadiran ASN di lingkup Bappeda Kota Lhokseumawe hampir mencapai 100%, hanya beberapa ASN dari kalangan ibu-ibu yang tidak hadir dikarenakan masih dalam masa Cuti Melahirkan.

Setelah pelaksanaan apel, dilanjutkan dengan Halal Bi Halal di rumah Kepala Bappeda Kota Lhokseumawe.

0

Bappeda Laksanakan Silaturrahim dan Santuni Anak Yatim

Bulan Ramadhan merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan, dimana pada bulan ini amal kebaikan umat manusia dilipatgandakan pahalanya. Dalam rangka mengisi momen Ramadhan yang penuh dengan keberkahan, Bappeda Kota Lhokseumawe turut ambil andil dengan melaksanakan Silaturrahim dan Memberikan Santunan Kepada Anak Yatim Gampong Mon Geudong.

Kegiatan yang berlangsung khidmat dan penuh keakraban dilaksanakan pada hari Jum’at tanggal 31 Mei 2019 bertepatan dengan 26 Ramadhan 1440 H bertempat di Opproom Bappeda Kota Lhokseumawe. Kegiatan yang dipandu oleh Sekretaris Bappeda Kota Lhokseumawe Ibu Nurdahlina, SE, MSM selain dihadiri oleh Anak Yatim yang berjumlah 25 orang, juga turut dihadiri oleh Kepala Bappeda Kota Lhokseumawe, para Kepala Bidang, Kasubbid, dan pegawai Bappeda Kota Lhokseumawe.

Dalam sambutannya Sekretaris Bappeda mengharapkan kepada seluruh anak yatim yang berhadir untuk selalu menjaga adab dan akhlak sehari-hari, patuh dan taat kepada orang tua, serta dapat menjaga diri dari pengaruh lingkungan sekitar.

Dalam arahannya Kepala Bappeda Kota Lhokseumawe, Bapak Salahuddin, S.ST, MSM, menyatakan bahwa kegiatan semacam ini nantinya akan terus dilaksanakan pada tahun-tahun ke depan. Selain itu dalam rangka menyemarakan acara, sebelum pembagian paket ramadhan kepada anak yatim, Kepala Bappeda Kota Lhokseumawe memberikan beberapa pertanyaan untuk dijawab langsung oleh para anak yatim yang berhadir, bagi siapa saja yang dapat menjawab diberikan hadiah langsung oleh Kepala Bappeda.

Sebelum berakhirnya acara, dilakukan pembacaan doa oleh Pengasuh Anak Yatim Gampong Mon Geudong, dan dilanjutkan dengan sesi foto bersama anak yatim.

0

Sosialisasi Kebijakan DAK Tahun 2020

Dalam rangka pengusulan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2020 Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Bappeda Kota Lhokseumawe melakukan sosialisasi Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2020 dan Pelatihan Aplikasi KRISNA untuk Pengusulan DAK Fisik Tahun 2020 pada tanggal 13 Mei 2019 bertempat di Bappeda Kota Lhokseumawe. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari hasil pertemuan Sosialisasi Kebijakan DAK Tahun 2020 dan Pelatihan KRISNA yang dilaksanakan oleh Bappeda Aceh pada tanggal 07 s.d 08 Mei 2019 di Bappeda Aceh.

Acara yang diikuti oleh para perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Lhokseumawe yang membidangi DAK Fisik dibuka oleh Kepala Bappeda Kota Lhokseumawe, Bapak Salahuddin, S.ST, MSM. Dalam arahan dan sambutannya Kepala Bappeda mengharapkan kepada setiap OPD yang membidangi DAK Fisik Tahun 2020 agar dapat melakukan sinkronisasi usulan DAK antara prioritas Kota Lhokseumawe dengan Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana yang tertuang dalam RKP Nasional Tahun 2020. Kepala Bappeda juga menyebutkan bahwa usulan DAK Kota Lhokseumawe harus memperhatikan kriteria-kriteria dan persyaratan teknis yang telah ditentukan.

Sosialisasi dan Pelatihan Sistem KRISNA difasilitasi oleh Kasubbid Pendanaan Non APBK dan Kerjasama Pembangunan, Muslim, ST, M.Sc. Dalam paparannya, selain menyampaikan tatacara pengusulan kegiatan DAK melalui Aplikasi KRISNA, juga disampaikan Arah Kebijakan dan Tema Kebijakan Fiskal Tahun 2020.

Acara yang dipandu oleh Kabid. Program dan Pendanaan Pembangunan Bappeda Kota Lhokseumawe, M. Ridhwan, S.E.Ak, M.Si diakhiri dengan sesi tanya jawab dan diskusi. Selanjutnya Kabid Program Bappeda mengharapkan kepada setiap OPD yang membidangi DAK untuk dapat mengirimkan nama-nama petugasnya agar dibuatkan akun sebagai Operator Aplikasi KRISNA DAK Tahun 2020.

0

Bank Indonesia Gelar Donor Darah

Bank Indonesia Cabang Kota Lhokseumawe menggelar kegiatan Donor Darah yang bertempat di gedung bank indonesia Kota Lhokseumawe.

Kegiatan Donor Darah ini diikuti oleh 12 bank, yaitu : Mandiri, BCA, Bank Cimb Niaga Syariah, BI Lhokseumawe, BRI, BRI Syariah, Syariah Mandiri, BNI Syariah, BTN, Bank Muamalat Indonesia, BPR Sabee Meusampee, dan BPRS Rahmah Hijrah Agung.

“Donor darah kali ini berhasil mengumpulkan 132 kantong darah. Semoga bisa membantu masyarakat yang membutuhkan darah,” kata Yufrizal, Kepala Kantor Perwakilan BI Lhokseumawe.

0

Kota Lhokseumawe Terima Peta Citra Satelit Berbasis IG

Badan Informasi Geospasial (BIG) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Informasi Geospasial (IG) 2019 dengan tema “Pembangunan Berbasis Informasi Geospasial” di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta tanggal 27 Maret 2019.

Tujuan dari penyelenggaraan Rakornas IG 2019 ini adalah menyusun rumusan kebijakan nasional bidang IG yang akan disampaikan ke pemerintah melalui Kementerian PPN/Bappenas sebagai masukan RPJMN bidang IG tahun 2020-2024. Selain itu, dalam rangka untuk menyusun rencana aksi penyelenggaraan IG nasional  yang merupakan masukkan dari K/L ke BIG, dan rangkaian program tersebut akan disinkronkan dan diintegrasikan sehingga menghasilkan penyelenggaran IG yang efektif dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pada Rakornas tersebut dilakukan penyerahan Peta Citra Satelit Berbasis GIS kepada sembilan kabupaten/kota termasuk Kota Lhokseumawe. Peta Citra Satelit Berbasis GIS untuk Kota Lhokseumawe diserahkan oleh Menteri PPN/Kepala BAPPENAS RI Bapak Bambang Brodjonegoro yang diterima oleh Kepala Bappeda Kota Lhokseumawe Bapak Salahuddin, S.ST, MSM. (sumber :  http://www.big.go.id dan http://www.Facebook.com/Salahuddin Sala/)

0

Musrenbang Kota Lhokseumawe Tahun 2019

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe, pelaksanaan musrenbang merupakan bagian dari tahapan perencanaan pembangunan sebagai wujud implementasi perencanaan yang partisipatif, aspiratif, dan terpadu.

Musrenbang merupakan salah satu wahana bagi Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam rangka menjaring berbagai aspirasi yang melibatkan seluruh komponen untuk mendapatkan berbagai masukan, saran ataupun kritikan dalam penyempurnaan Rancangan Awal RKPK Lhokseumawe Tahun 2020.

Pembukaan Musrenbang Kota Lhokseumawe dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 bertempat di Aula Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe. Acara dibuka oleh Walikota Lhokseumawe, Suaidi Yahya yang dihadiri oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah, Unsur Instansi Vertikal, DPRK Lhokseumawe, Tokoh Agama dan Ulama, Perbankan, Akademisi dan Organisasi Profesi serta Stakeholder lainnya dalam wilayah Kota Lhokseumawe.

Dalam sambutannya, Walikota Lhokseumawe menyampaikan bahwa  pelaksanaan musrenbang mempunyai fungsi strategis sebagai salah satu media transformasi untuk merubah paradigma dalam mewujudkan perencanaan yang memiliki nilai akuntabilitas serta konsistensi sesuai norma dan kebutuhan.

Walikota Lhokseumawe juga menyampaikan dengan adanya berbagai masukan dan saran yang diperoleh dari pelaksanaan musrenbang ini, arah dan kebijakan yang akan dimuat dalam dokumen RKPK Lhokseumawe Tahun 2020 benar-benar dapat mengakomodir dan menyentuh seluruh kebutuhan masyarakat Kota Lhokseumawe secara tepat, cepat, adil dan merata serta memperhatikan dan mengikuti prinsip-prinsip penyusunan perencanaan yang bersifat teknokratik, parsitipatif, politis, top down dan bottom up.

Sebelum dibuka oleh Walikota Lhokseumawe, Kabid. Program dan Pendanaan Pembangunan Bappeda Kota Lhokseumawe M. Ridhwan, SE, M.Si selaku Ketua Panitia Musrenbang Tahun 2019 menyampaikan laporan tentang pelaksanaan musrenbang. Dalam laporannya Ketua Panitia menyampaikan bahwa Pelaksanaan Musrenbang merupakan amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan dalam turunannya yaitu Permendagri 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Tujuan dan hasil dari pelaksanaan Musrenbang diantaranya adalah Penyempurnaan Rancangan Awal RKPK Lhokseumawe Tahun 2020 yang memuat prioritas pembangunan daerah, alokasi anggaran indikatif berdasarkan program dan fungsi SKPK, usulan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBK, APBA, APBN serta sumber lainnya. Selanjutnya sinkronisasi program, kegiatan pokok, lokasi kegiatan dan pagu anggaran yagn disusun oleh SKPK dan bersifat penting yang mempunyai dampak nyata, terukur dan langsung dirasakan oleh masyarakat. Sedangkan hasil akhir yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Musrenbang adalah tersusunnya dokumen RKPK Lhokseumawe Tahun 2020, serta kesepakatan SKPK Lhokseumawe tentang program dan kegiatan prioritas pembangunan tahun 2020.

Ketua Panitia juga menyampaikan bahwa Forum Gabungan SKPK yang merupakan bagian rangkaian acara Musrenbang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan 22 Maret 2019 bertampat di Bappeda Kota Lhokseumawe yang dihadiri oleh seluruh SKPK dan pemangku kepentingan lainnya yang akan dibagi dalam 3 (tiga) Pokja, yaitu Pokja Sarana dan Prasarana; Pokja Ekonomi dan Ketenagakerjaan, serta Pokja Keistimewaan Aceh dan SDM.

Acara Musrenbang tahun ini juga diisi dengan pemaparan dari Narasumber Bappeda Aceh oleh Bapak Dedy Fahrian, ST, MT. Narasumber memaparkan tentang arah kebijakan pembangunan Aceh tahun 2020. Setelah pemaparan oleh narasumber Bappeda Aceh dilanjutkan dengan pemaparan oleh Kepala Bappeda Kota Lhokseumawe yang disampaikan oleh Bapak Salahuddin, S.ST, MSM.

Kepala Bappeda Kota Lhokseumawe mamaparkan tentang capaian pembangunan Kota Lhokseumawe dan arah kebijakan pembangunan Kota Lhokseumawe tahun 2020. Pembangunan Kota Lhokseumawe tahun 2020 berfokus pada kemandirian ekonomi. Disamping itu penguatan kinerja pemerintah dan pengeloaan keuangan yang akuntabel terus diupayakan guna mencapai dan mempertahankan opini pelaporan keuangan.

Peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan masih menjadi isu penting guna mempersiapkan SDM yang handal. Masyarakat yang berkarakter Islami terus dipertahankan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan serta Nilai-nilai budaya keAcehan yang Islami. Adapun tema pembangunan Kota Lhokseumawe pada tahun 2020 yaitu: “Membangun Masyarakat Yang Berdaya Saing Untuk Mewujudkan Kemandirian Ekonomi”.

Setelah pemaparan, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang dipandu oleh Moderator DR. Yulius Darma.

0

Musrenbang Kecamatan Pemko Lhokseumawe Tahun 2019

Musrenbang pada hakikat nya adalah forum perencanaan pembangunan yang dilakukan setiap tahun yang berusaha  mempertemukan aspirasi  masyarakat dari  bawah dengan usulan program pembangunan dari instansi pemerintah. Sesuai dengan amanat UU No.25 tahun 2004 maka dari itu pemerintah Kota Lhokseumawe dalam hal ini mengajak dan melibatkan masyarakat untuk berperan aktif dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan sebagai salah satu wadah untuk menampung aspirasi masyarakat dari bawah (bottom up).

Pemerintah Kota Lhokseumawe telah melaksanakan kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan dari tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan 28 Februari 2018, dimana pelaksanaanya bertempat di Aula masing-masing kecamatan. Tanggal 25 Februari 2019 Musrenbang di Kecamatan Banda Sakti, tanggal 26 Februari 2019 di Kecamatan Muara Dua, tanggal 27 Februari 2019 di Kecamatan Muara Satu, dan tanggal 28 Februari 2019 di Kecamatan Blang Mangat. Musrenbang Kecamatan tahun ini dilakukan sama seperti tahun sebelumnya, yaitu membahas usulan Gampong yang telah masuk dalam aplikasi e-musrenbang untuk disepakati dan diteruskan  ke Forum SKPK (Rakortek) untuk dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2020.

Narasumber pada Musrenbang Tingkat Kecamatan tahun ini menghadirkan seluruh Kepala Bidang pada Bappeda Kota Lhokseumawe, dan moderator juga dipimpin oleh Kasubbid dari tiap-tiap bidang pada Bappeda Kota Lhokseumawe. Selain itu juga hadir narasumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe.

0

Inflasi Kota Lhokseumawe Februari 2019

Data Inflasi pada bulan Februari 2019 Kota Lhokseumawe mengalami Deflasi sebesar 0,68 persen dan Laju Inflasi tahun kalender 2019 untuk Kota Lhokseumawe adalah -0,54 persen, Sedangkan Inflasi “year on year” (Februari 2019 terhadap Februari 2018) untuk Kota Lhokseumawe sebesar 1,17 persen.

Deflasi yang terjadi di Kota Lhokseumawe disebabkan adanya penurunan harga yang ditunjukkan oleh penurunan indeks pada beberapa kelompok pengeluaran pada kelompok bahan makanan sebesar 2,39 persen dan kelompok sandang sebesar 0,62. Sedangkan Inflasi untuk setiap kelompok yaitu: kelompok Kesehatan sebesar 0,57 persen; kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga sebesar 0,31 persen; kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 0,27 persen; kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau sebesar 0,23 persen. Untuk kelompok Perumahan,Air,Listrik,Gas dan Bahan Bakar tidak mengalami perubahan indeks.

0

KOTAKU Bangun 29 Titik Sumur Bor Di Lhokseumawe

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) adalah program yang konsisten dengan isue-isue kumuh permukiman. Kriteria kumuh tersebut dapat dilihat dari 7 (Tujuh) + 1 (Satu) Aspek kumuh yaitu: Kondisi Bangunan, Kondisi Jalan Lingkungan, kondisi Drainase Lingkungan, Kondisi Penyediaan Air Bersih, Kondisi Pengelolaan Persampahan, Kondisi Pengelolaan Air Limbah, kondisi Pengamanan Kebakaran, dan Ruang Terbuka Publik.

Merujuk pada aspek kumuh tersebut di atas, Kota Lhokseumawe Tahun 2018 masih memiliki permasalahan Air Bersih yang lumayan tinggi, kondisi tersebut dikarenakan belum tuntas penanganannya pada Tahun 2017. Selain itu, masyarakat memang masih memiliki kendala – kendala di lapangan seperti tidak memiliki akses ke jaringan PDAM, jikalaupun ada akses seperti sumur bor di desa, maka kapasitasnya sangat terbatas, sehingga sebagian msyarakat yang tidak memiliki akses langsung Air Bersih harus rela membeli per jerigen dan menggunakan air sumur gali yang kualitasnya sangat tidak layak pakai.

Fitriansyah selaku Koordinator Kota Program KOTAKU Lhokseumawe menuturkan “Kota Lhokseumawe Tahun 2018 masih memiliki permasalahan Air Bersih mencapai angka 38,14% berdasarkan data Baseline 100-0-100 dan perhitungan pengurangan kumuh  Program KOTAKU awal Tahun 2018 yang terdiri dari 15 (Lima Belas) desa berdasarkan SK Kumuh Walikota Lhokseumawe Tahun 2018 yaitu; Blang Punteut, Ujong Blang,  Ulee Jalan, Mon Geudong, Ulee Blang Manee, Kampung Jawa Lama, Keude Aceh, Mesjid Punteut, Batuphat Timur, Blang Naleung Mameh, Batuphat Barat, Blang Pulo, Pusong Lama, Pusong Baru, Meunasah Mesjid.

Mengingat Air Bersih merupakan salah satu hal yang penting bagi masyarakat, permasalahan Air Bersih juga menjadi target pemerintah  untuk ditunaskan hingga pada Tahun 2019. Selain itu, kebutuhan akan Akses Air Bersih juga ditunjang melalui data yang akurat melalui pemetaan di lapangan. Oleh karena hal itulah Program KOTAKU sedikit menitikberatkan perencanaan  Tahun 2018 pada pemenuhan Akses Air Bersih bagi masyarakat.

“Dana BDI yang masuk Tahun 2018 jumlahnya lebih besar dari tahun sebelumnya, angkanya mencapai 13,5 Milyar untuk 15 (lima belas) desa. Oleh karenanya dana tersebut harus dimanfaatkan sebaik-baiknya bersandar pada kebutuhan masyarakat dan program. Melihat kebutuhan itu salah satunya adalah kebutuhan akan akses Air Bersih bagi masyarakat. Maka pada tahun ini Program KOTAKU telah membangun sebanyak 29 titik Sumur Bor beserta Tower yang tersebar di 12 (dua belas) desa penanganan yaitu; Blang Punteut, Ujong Blang, Mon Geudong, Ulee Blang Manee, Kampung Jawa Lama, Keude Aceh, Mesjid Punteut, Batuphat Barat, Blang Pulo, Pusong Lama, Pusong Baru, Meunasah Mesjid,”, “pembangunan sumur bor tersebut telah rampung pada bulan Desember 2018 dan masyarakat sudah mulai memanfaatkanya, kemudian dengan dilakukannya pembangunan sumur bor tersebut, maka angka permasalahan Air Bersih pada akhir Tahun 2018 menyisakan 12,26% lagi, dan akan dituntaskan pada Tahun 2019 melalui Dana Kolaborasi dan BDI Tahun Anggaran 2019”  demikian tandasnya.

Dengan adanya Sumur Bor yang dibangun oleh Program KOTAKU melalui dana BDI Tahun Anggaran 2018 yang mana pengerjaannya telah rampung pada bulan Desember 2018 manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat setempat.

0

Konsultasi Publik Ranwal RKPK Lhokseumawe Tahun 2020

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, salah satu tahapan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK)  adalah Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK). Atas dasar aturan tersebut, Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Bappeda Kota Lhokseumawe melaksanakan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Kota (Ranwal RKPK) Lhokseumawe Tahun 2020 yang dibuka oleh Wakil Walikota Lhokseumawe Bapak Yusuf Muhammad, SE, MSM bertempat di Aula Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019.

Pada pidato pembukaan, Wakil Walikota Lhokseumawe mengharapkan agar Dokumen RKPK Lhokseumawe Tahun 2020 nantinya dapat menjadi pedoman dalam perencanaan dan penganggaran Kota Lhokseumawe. Dalam rangka menyahuti prioritas pembangunan nasional dan provinsi, Dokumen RKPK Lhokseumawe juga harus sinkron dengan Dokumen RKP Nasional dan Dokumen RKP Aceh Tahun 2020.

Sebelum pembukaan oleh Wakil Walikota Lhokseumawe, Ketua Panitia Pelaksana Forum Konsultasi Publik Bapak Ridwan, SH yang juga Sekretaris Bappeda Kota Lhokseumawe melaporkan bahwa sebelum rangkaian kegiatan Forum Konsultasi Publik RKPK Lhokseumawe telah dilaksanakan beberapa rangkaian kegiatan diantaranya Penyusunan Rancangan Awal RKPK Lhokseumawe Tahun 2020; Pelatihan aplikasi e-musrenbang bagi Operator Gampong, Operator Kecamatan, dan Operator DRPK. Ketua Panitia juga melaporkan bahwa setelah tahapan Konsultasi Publik ini akan dilaksanakan Musrenbang Tingkat Kecamatan yang akan dilaksanakan pada 25 Februari 2019 s.d 28 Februari 2019 di empat kecamatan dalam wilayah Kota Lhokseumawe. Selanjutnya akan dilaksanakan juga Musrenbang Tingkat Kota Lhokseumawe pada tanggal 12 Maret 2019 serta Forum SKPK (Rakortek) pada tanggal 13 Maret 2019 s.d 15 Maret 2019 dalam rangka pembahasan usulan gampong dan usulan reses melalui aplikasi e-musrenbang.

Acara pokok Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPK Lhokseumawe Tahun 2020 adalah Ekspose Rancangan Awal RKPK Lhokseumawe Tahun 2020 oleh Kepala Bappeda Kota Lhokseumawe Bapak Salahuddin, S.ST, M.S.M. Pada Ekspose Rancangan Awal RKPK Lhokseumawe, Kepala Bappeda memaparkan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Lhokseumawe, dan pemaparan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2020. Setelah ekspose Kepala Bappeda, di akhir sesi dilakukan Forum Diskusi untuk menjaring masukan untuk penyempurnaan Rancangan Awal RKPK Lhokseumawe Tahun 2020.

0
Page 1 of 5 12345