Author Archive

Tahapan Penyusunan RKPK Lhokseumawe Tahun 2020

Dalam rangka penyusunan  Rencana  Kerja  Pemerintah  Kota (RKPK) Kota Lhokseumawe Tahun 2020, dengan  mempedomani  Peraturan Menteri  Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata  Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi  Pembangunan  Daerah, Tata  Cara  Evaluasi  Rancangan  Peraturan  Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka  Menengah Daerah, dan  Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2020 dan hasil evaluasi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun lalu.

Untuk terlaksananya perencanaan secara tepat waktu, Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Bappeda Kota Lhokseumawe telah menyusun Jadwal dan Tahapan Penyusunan RKPK Lhokseumawe Tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Walikota Lhokseumawe Nomor 050/072 tanggal 8 Februari 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020.

3-Tahapan_RKPK_Lhokseumawe_2020

Baca juga : Jadwal Pelaksanaan Musrenbang Kota Lhokseumawe

Baca juga : Fasilitasi Aplikasi e-Musrenbang Kota Lhokseumawe

0

Fasilitasi Aplikasi e-Musrenbang Tahun 2019

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2020 secara bottom up dengan menggunakan Sistem Perencanaan secara Elektronik (eplanning) yaitu e-Musrenbang. Salah satu langkah penting yang harus dilakukan adalah penginputan usulan program/kegiatan berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan tingkat gampong (Musrenbang Tingkat Gampong) ke dalam aplikasi e-Musrenbang oleh Operator Gampong.

Untuk memudahkan dalam menggunakan aplikasi e-Musrenbang, Bappeda Kota Lhokseumawe melaksanakan Fasilitasi Penggunaan Aplikasi e-Musrenbang kepada para Operator Gampong. Kegiatan fasilitasi tersebut dilaksanakan selama 4 (empat) hari mulai tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan 14 Februari 2019 bertempat di Bappeda Kota Lhokseumawe.

Kegiatan Fasilitasi dibuka oleh Kepala Bappeda Kota Lhokseumawe, Salahuddin, S.ST, MSM. Dalam sambutannya Kepala Bappeda Kota Lhokseumawe mengharapkan agar Pemerintah Gampong lebih inovatif dalam mengusulkan program/kegiatan, disamping itu program/kegiatan yang memiliki daya ungkit dan mempunyai dampak yang luas bagi masyarakat.

Kepala Bappeda juga menyatakan bahwa e-planning merupakan usaha strategis untuk meminimalisir usulan-usulan di tengah jalan atau dapat disebut juga dengan “penumpang gelap” dalam proses pembangunan secara bottom up. Diakhir sambutannya, Kepala Bappeda mereview pelaksanaan e-planning sebelumnya, dimana kurang dari 30% gampong yang menggunakan aplikasi e-musrenbang, sehingga hanya 16 (enam belas) gampong saja yang mengusulkan.

Selanjutnya pemaparan dan fasilitasi penginputan kepada Operator Gampong disampaikan oleh Sdr. Muslim, ST, M.Sc selaku Kasubbid Pendanaan Non APBK dan Kerjasama Pembangunan Bappeda Kota Lhokseumawe.

Diakhir sesi Kasubbid Penyusunan Program dan Pendanaan APBK Bappeda Kota Lhokseumawe Sdri. Khennita Zulqavia, SP menyampaikan Jadwal Penginputan Program/Kegiatan Hasil Musrenbang Gampong ke dalam Aplikasi e-Musrenbang dapat dilakukan terhitung mulai tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019. Selanjutnya Sdri. Khennita Zulqavia, SP menyampaikan bahwa usulan yang diinput oleh Operator Gampong nantinya akan dibahas pada Forum Musrenbang Tingkat Kecamatan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan 28 Februari 2019.

0

Jadwal Musrenbang Kota Lhokseumawe Tahun 2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada pasal 94 ayat (3) disebutkan bahwa pelaksanaan Musrenbang terdiri dari Musrenbang RKPD Tingkat Kota dan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan.

Guna menyukseskan pelaksanaan Musrenbang di Tingkat Kecamatan pada tahun 2019 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2020, Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Bappeda Kota Lhokseumawe telah menyusun Jadwal Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2019.

Adapun Jadwal Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2019 Kota Lhokseumawe adalah sebagai berikut :

1-Jadwal Tabel Musrenbang 2019

0

Pemko Lhokseumawe Lantik Pejabat Eselon II

Walikota Lhokseumawe, Suaidi Yahya melantik 11 pejabat eselon II pada hari Kamis, 7 Februari 2019 di aula Setdako Lhokseumawe. panitia lelang jabatan di lingkungan Pemerintahan Kota Lhokseumawe, membuka pendaftaran sejak 26 November 2018 s/d 3 Desember 2018. sebanyak 36 calon yang mendaftar. Namun pada tahap seleksi administrasi hanya 34 pejabat yang lolos.

Hasil seleksi lanjutan, panitia meluluskan 30 nama untuk ke-12 jabatan tersebut. Untuk satu jabatan, ada yang lolos dua orang dan ada yang tiga orang. Setelah ditetapkan oleh panitia lelang dan adanya rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta, ke-30 nama tersebut diserahkan ke wali kota. Akhirnya wali kota memilih satu nama untuk satu jabatan.

Pada pelantikan kemarin, dari 12 jabatan yang dilelang hanya 11 pejabat eselon II bisa dilakukan pelantikan. Sementara untuk satu jabatan lain, yakni Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil (Disdukcapil) belum bisa dilakukan pelantikan, walaupun tahapan seleksi sudah tuntas.

Suaidi Yahya menyebutkan, dari tiga nama yang lulus seleksi, Taufik sudah ditetapkan sebagai Kepala Disdukcapil. Namun, saat ini belum bisa dilantik. Karena, khusus untuk dinas tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

0

Inflasi Kota Lhokseumawe Januari 2019

Data Inflasi pada bulan Januari 2019 Kota Lhokseumawe mengalami inflasi sebesar 0,14 persen dan Laju Inflasi tahun kalender 2019 untuk Kota Lhokseumawe adalah 0,14 persen, Sedangkan Inflasi “year on year” (Januari 2019 terhadap Januari 2018) untuk Kota Lhokseumawe sebesar 2,02 persen.

Inflasi yang terjadi di Kota Lhokseumawe disebabkan adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks pada kelompok Kesehatan sebesar 0,93 persen; kelompok Bahan Makanan sebesar 0,44 persen; kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar sebesar 0,25 persen; kelompok Sandang sebesar 0,13 persen, serta kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau sebesar 0,02 persen. hampir seluruh kelompok pengeluaran kecuali kelompok Transportasi, Komunikasi Dan Jasa Keuangan yang mengalami deflasi sebesar 0,91 persen serta kelompok Pendidikan, Rekreasi & Olah Raga yang tidak mengalami perubahan indeks.

0

Inflasi Kota Lhokseumawe Desember 2018

Data Inflasi pada bulan Desember 2018 Kota Lhokseumawe mengalami inflasi sebesar 1,05 persen dan Laju Inflasi tahun kalender 2018 untuk Kota Lhokseumawe adalah 0,06 persen, Sedangkan Inflasi “year on year” (Desember 2018 terhadap Desember 2017) untuk Kota Lhokseumawe sebesar 2,05 persen.

Inflasi yang terjadi di Kota Lhokseumawe disebabkan adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks pada kelompok Bahan Makanan sebesar 2,83 persen; kelompok Pendidikan, Rekreasi & Olah Raga sebesar 0,30 persen; kelompok Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 1,69 persen; kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau sebesar 0,01 persen, serta kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar yang inflasinya tidak terlalu signifikan. Sebaliknya, kelompok Sandang mengalami deflasi sebesar 0,09 persen. Sedangkan kelompok Kesehatan tidak mengalami perubahan indeks

0

Inflasi Kota Lhokseumawe November 2018

Data Inflasi pada bulan November 2018, Kota Lhokseumawe mengalami inflasi sebesar 0,29 persen dan Laju Inflasi tahun kalender 2018 untuk Kota Lhokseumawe adalah 0,99 persen, Sedangkan Inflasi “year on year” (November 2018 terhadap November 2017) untuk Kota Lhokseumawe sebesar 2,70 persen.

Inflasi yang terjadi di Kota Lhokseumawe disebabkan adanya kenaikan indeks harga konsumen untuk kelompok-kelompok pengeluaran : Bahan Makanan inflasi sebesar 1,79 persen, Transpor, Komunikasi & Jasa Keuangan inflasi sebesar 1,18 persen, Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar inflasi sebesar 0,07 persen, Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau inflasi sebesar 0,06 persen, dan Kesehatan inflasi sebesar 0,01 persen, sedangkan Pendidikan, Rekreasi & Olah Raga deflasi sebesar 0,11 persen. Sementara itu, Sandang tidak mengalami perubahan indeks yang signifikan.

1

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Lhokseumawe Tahun 2018

Dalam rangka Penguatan Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Lhokseumawe, Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 melaksanakan Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Rakor tersebut dihadiri oleh Wakil Walikota Lhokseumawe, Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe, Unsur TKP2K Aceh yang diwakili oleh Sekretaris Eksekutif TKP2K Aceh dan Ketua Pokja Database dan Sistem Informasi UPK TKP2K Aceh, Unsur Akademisi, Unsur Instansi Vertikal, serta Pemangku Kepentingan Lainnya.

Dalam Laporannya Kepala Bappeda Kota Lhokseumawe menyebutkan bahwa Rapat Koordinasi ini dimaksudkan untuk membangun kesepahaman dan kesepakatan tentang Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan terhadap komitmen Stakeholder dalam rangka percepatan penurunan angka kemiskinan di Kota Lhokseumawe. Sedangkan tujuan dilaksanakan Rakor adalah Memastikan TKPK Kota Lhokseumawe kembali berperan aktif dalam upaya penurunan angka kemiskinan; Menyusun program kegiatan bersama untuk penanggulangan kemiskinan sekaligus pendanaannya; Menyepakati pembagian peran TNP2K, TKP2K Aceh dan TKPK Lhokseumawe dengan SKPK di Kota Lhokseumawe dalam rangka mendorong pengentasan kemiskinan; serta Melakukan singkronisasi program kerja TKPK Kota Lhokseumawe dengan TKP2K Aceh dan TNP2K pada tahun 2019.

Dalam Sambutannya Wakil Walkota Lhokseumawe menyebutkan bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Pemerintah Kota Lhokseumawe telah melaksanakan program-program yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan. Program-program tersebut dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah dilingkup Pemerintahan Kota Lhokseumawe. Secara garis besar penanggulangan kemiskinan tercakup kedalam misi kedua yakni “Meningkatkan Perekonomian Yang Berdaya Saing“ dan misi ketiga yakni “Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas” pada RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022.

Wakil Walikota Lhokseumawe juga menyatakan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan merupakan gerakan bersama, tentunya tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi juga memerlukan keterlibatan semua pihak, sehingga dukungan dan komitmen ini perlu di tingkatkan dan dapat diwujudkan melalui kerjasama dalam Penguatan Kelembagaan TKPK Kota Lhokseumawe di masa yang akan datang.

Salah satu bentuk dukungan pada penguatan Kelembagaan TKPK Kota Lhokseumawe dapat diwujudkan dengan pengalokasian dana Corporate Social Responsibility (CSR) oleh BUMN/ BUMD berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) yang dikoordinir oleh TKPK Kota Lhokseumawe dan melakukan pengendalian serta koordinasi terhadap pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan SKPK pemerintahan Kota Lhokseumawe secara tepat waktu, tepat lokasi dan tepat sasaran yang ingin dituju.

Pada kesempatan terpisah Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan Bappeda Kota Lhokseumawe, Ridha Fahmi, S.STP, M.SP selaku Panitia Pelaksana Rakor menyebutkan bahwa output dari kegiatan ini adalah laporan hasil Rakor dan Rekomendasi terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kota Lhokseumawe.

1

Inflasi Kota Lhokseumawe Oktober 2018

Data Inflasi pada bulan Oktober 2018, Kota Lhokseumawe mengalami deflasi sebesar 0,17 persen dan Laju Inflasi tahun kalender 2018 untuk Kota Lhokseumawe adalah 1,05 persen, Sedangkan Inflasi “year on year” (Oktober 2018 terhadap Oktober 2017) untuk Kota Lhokseumawe sebesar 2,72 persen.

Inflasi yang terjadi di Kota Lhokseumawe disebabkan adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks pada
seluruh kelompok pengeluaran kecuali kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau yang tidak mengalami perubahan indeks. Inflasi yang dialami setiap kelompok yaitu: kelompok Bahan Makanan sebesar 1,04 persen; kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar sebesar 0,48 persen; kelompok Kesehatan sebesar 0,48 persen; kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga sebesar 0,29 persen; kelompok Sandang sebesar 0,24
persen, serta kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 0,24 persen.
.

0

Pemko Lhokseumawe Alih Kelola RS Arun

Walikota Lhokseumawe Suaidi Yahya, yang didampingi Plt Kepala Bappeda, Salahuddin, menghadiri acara penandatangan berkas berita acara serah terima pengelolaan aset Rumah Sakit (RS) Arun, peninggalan perusahaan migas PT Arun LNG di Batuphat, Kecamatan Muara Satu, Lhokseumawe.

Acara tersebut disaksikan oleh Direktur Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementrian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia, dimana Penandatanganan berkas aset itu berlangsung pada hari Rabu, 17 Oktober 2018, di Jakarta.

0
Page 2 of 5 12345