sukseskan perencanaan pembangunan kota lhokseumawe berbasis elektronik | eplanning | #emusrenbang | #irencana

Bappeda Kota Lhokseumawe

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Lhokseumawe adalah lembaga teknis daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian serta pengembangan yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Lhokseumawe. Bappeda mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan, Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan, Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan membina Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Berita Terkini

Verifikasi Usulan Kegiatan DAK Tahun 2019

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan P...

Selengkapnya ...

Evaluasi Kinerja Tenaga Administrasi Sekolah Kota Lhokseumawe

Tenaga Administrasi Sekolah merupakan tenaga kependidikan yang memegang peran penting dalam meningkatkan layanan administrasi sekolah...

Selengkapnya ...

Forum SKPK Lhokseumawe Tahun 2018

Dalam rangka pembahasan usulan hasil Musrenbang Kecamatan, Pemerintah Kota Lhokseuamawe melalui Bappeda Kota Lhokseumawe melaksanakan...

Selengkapnya ...

Musrenbang Kota Lhokseumawe Tahun 2018

Pemerintah Kota Lhokseumawe melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Ta...

Selengkapnya ...

Sistem Informasi dan Aplikasi

E-Musrenbang

adalah sistem informasi perencanaan berbasis website untuk menselaraskan aspirasi masyarakat, komunitas, Gampong, SKPK, DPRK dengan pemerintah dalam penyusunan Rencana Pembangunan secara efektif dan efisien serta transparan.

i-Ren

i-Ren atau Internet Rencana adalah Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan yang dikembangkan untuk mensinergikan perencanaan antara SKPK, DPRK, Gampong dan masyarakat dalam penyusunan RKPK secara efektif dan efisien serta transparan.

Sarpras

adalah Sistem Informasi Sarana dan Prasarana tentang pembangunan yang bersifat fisik, berupa jalan, jembatan, sekolah, kantor pemerintahan, puskesmas dan fasilitas umum dengan sistem GIS dilengkapi dengan sistem pemetaan