Dalam rangka Penguatan Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Lhokseumawe, Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 melaksanakan Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Rakor tersebut dihadiri oleh Wakil Walikota Lhokseumawe, Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe, Unsur TKP2K Aceh yang diwakili oleh Sekretaris Eksekutif TKP2K Aceh dan Ketua Pokja Database dan Sistem Informasi UPK TKP2K Aceh, Unsur Akademisi, Unsur Instansi Vertikal, serta Pemangku Kepentingan Lainnya.

Dalam Laporannya Kepala Bappeda Kota Lhokseumawe menyebutkan bahwa Rapat Koordinasi ini dimaksudkan untuk membangun kesepahaman dan kesepakatan tentang Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan terhadap komitmen Stakeholder dalam rangka percepatan penurunan angka kemiskinan di Kota Lhokseumawe. Sedangkan tujuan dilaksanakan Rakor adalah Memastikan TKPK Kota Lhokseumawe kembali berperan aktif dalam upaya penurunan angka kemiskinan; Menyusun program kegiatan bersama untuk penanggulangan kemiskinan sekaligus pendanaannya; Menyepakati pembagian peran TNP2K, TKP2K Aceh dan TKPK Lhokseumawe dengan SKPK di Kota Lhokseumawe dalam rangka mendorong pengentasan kemiskinan; serta Melakukan singkronisasi program kerja TKPK Kota Lhokseumawe dengan TKP2K Aceh dan TNP2K pada tahun 2019.

Dalam Sambutannya Wakil Walkota Lhokseumawe menyebutkan bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Pemerintah Kota Lhokseumawe telah melaksanakan program-program yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan. Program-program tersebut dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah dilingkup Pemerintahan Kota Lhokseumawe. Secara garis besar penanggulangan kemiskinan tercakup kedalam misi kedua yakni “Meningkatkan Perekonomian Yang Berdaya Saing“ dan misi ketiga yakni “Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas” pada RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022.

Wakil Walikota Lhokseumawe juga menyatakan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan merupakan gerakan bersama, tentunya tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi juga memerlukan keterlibatan semua pihak, sehingga dukungan dan komitmen ini perlu di tingkatkan dan dapat diwujudkan melalui kerjasama dalam Penguatan Kelembagaan TKPK Kota Lhokseumawe di masa yang akan datang.

Salah satu bentuk dukungan pada penguatan Kelembagaan TKPK Kota Lhokseumawe dapat diwujudkan dengan pengalokasian dana Corporate Social Responsibility (CSR) oleh BUMN/ BUMD berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) yang dikoordinir oleh TKPK Kota Lhokseumawe dan melakukan pengendalian serta koordinasi terhadap pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan SKPK pemerintahan Kota Lhokseumawe secara tepat waktu, tepat lokasi dan tepat sasaran yang ingin dituju.

Pada kesempatan terpisah Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan Bappeda Kota Lhokseumawe, Ridha Fahmi, S.STP, M.SP selaku Panitia Pelaksana Rakor menyebutkan bahwa output dari kegiatan ini adalah laporan hasil Rakor dan Rekomendasi terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kota Lhokseumawe.

#repost, #artikel ini sudah pernah dimuat tanggal 29 November 2019.