Lhokseumawe, 19 Oktober 2026 — Bappeda Kota Lhokseumawe menerima kunjungan kerja dari Kementerian Hukum dalam rangka koordinasi dan pembahasan terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Kegiatan yang dilaksanakan pada Senin, 19 Oktober 2026, tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman dan koordinasi dalam pengelolaan kekayaan intelektual di lingkungan pemerintah daerah.

Kegiatan ini diikuti oleh Kabid Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kota Lhokseumawe, Hermawan, ST., M.A.P., didampingi Fungsional Madya Indri Wulandari, ST., MSc., bersama staf Bidang Penelitian dan Pengembangan. Pertemuan tersebut menjadi ruang untuk melakukan komunikasi dan pembahasan mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan HKI serta relevansinya dengan pengembangan penelitian dan inovasi daerah.

Dalam pembahasan, koordinasi diarahkan pada pentingnya pemahaman mengenai perlindungan kekayaan intelektual yang dihasilkan melalui berbagai kegiatan penelitian, inovasi, maupun pengembangan potensi yang terdapat di daerah. Perlindungan HKI menjadi salah satu aspek penting agar hasil karya, inovasi, dan kekayaan intelektual yang memiliki nilai manfaat dapat memperoleh kepastian serta dikelola secara lebih baik.

Bagi pemerintah daerah, pengelolaan HKI memiliki keterkaitan erat dengan upaya mendorong ekosistem penelitian dan inovasi. Berbagai hasil penelitian, inovasi daerah, karya kreatif, maupun potensi lokal yang memiliki nilai kekayaan intelektual perlu mendapatkan perhatian, baik dari sisi identifikasi, perlindungan, pengelolaan, maupun pemanfaatannya.

Koordinasi bersama Kementerian Hukum juga menjadi langkah strategis dalam meningkatkan pemahaman perangkat daerah mengenai mekanisme dan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan pemerintah daerah dapat mendorong para pelaku inovasi dan pemilik karya untuk lebih memperhatikan aspek perlindungan HKI terhadap hasil karya yang dihasilkan.

Bappeda Kota Lhokseumawe melalui bidang yang menangani penelitian dan pengembangan terus berupaya membangun koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka memperkuat penelitian dan inovasi daerah. Sinergi dengan Kementerian Hukum diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah daerah dalam mengidentifikasi dan mengembangkan potensi kekayaan intelektual yang dapat memberikan nilai tambah bagi pembangunan.

Selain aspek perlindungan, pembahasan HKI juga memiliki keterkaitan dengan pemanfaatan dan pengembangan hasil inovasi agar tidak berhenti pada tahap penciptaan atau dokumentasi. Kekayaan intelektual yang dikelola dengan baik berpotensi menjadi salah satu sumber nilai tambah yang dapat mendukung pengembangan inovasi serta meningkatkan daya saing daerah.

Melalui kegiatan koordinasi ini, Bappeda Kota Lhokseumawe berharap terbangun sinergi yang semakin kuat dengan Kementerian Hukum dalam mendukung perlindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual di daerah. Ke depan, koordinasi tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap terciptanya ekosistem inovasi yang semakin baik serta mendorong pemanfaatan hasil penelitian dan inovasi untuk mendukung pembangunan Kota Lhokseumawe.